Negara Gagal Jamin Hak Korban Kebakaran Hutan Selama 18 Tahun

Gloria Safira Taylor, CNN Indonesia | Kamis, 08/09/2016 17:08 WIB
Negara Gagal Jamin Hak Korban Kebakaran Hutan Selama 18 Tahun Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga (kedua kiri) menilai, Negara gagal memberikan jaminan hak hidup akibat asap kebakaran hutan dan lahan. (ANTARA FOTO/Teresia May)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai, negara Indonesia telah gagal untuk mencegah maupun menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selama 18 tahun berturut-turut, masalah karhutla terus terjadi.

Kegagalan negara merupakan kesimpulan dari kajian hukum yang dilakukan Komnas HAM bersama Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) tahun 2015-2016 di Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Tengah.

Menurut Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga, di tiga provinsi tersebut terdapat tiga kegagalan negara, yaitu pengabaian hak atas kesehatan, pendekatan teknis berupa pemadaman api, dan penegakan hukum yang diskriminatif serta peraturan yang multitafsir.


Akibatnya, negara tidak mampu memberikan jaminan atas hak hidup manusia di bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Jaminan atas hak hidup diatur dalam Pasal 28a UUD 1945, sedangkan jaminan kesehatan dalam Pasal 28h ayat 1 UUD 1945.

"Terjadi ketidakjelasan atas pihak yang paling mempunyai otoritas untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban dari asap kebakaran hutan dan lahan," kata Sandrayati di Ruang Pengaduan Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (8/9).

Pada Juni hingga Oktober 2015, api membakar 2,61 juta hektare hutan dan lahan di Sumatera Selatan, Riau dan Kalimantan Tengah.

Kebakaran mengakibatkan kerugian lebih dari Rp221 triliun dan menimbulkan kabut asap pekat. Api merenggut nyawa 24 orang dan 600 ribu jiwa menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Belum lama ini, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, selama Januari hingga Agustus tahun ini, muncul sekitar 2.343 titik panas di Riau. Sementara total titik panas yang ada di seluruh Indonesia 10.682 titik.

Di sisi lain, Polda Riau justru menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas penindakan terhadap dugaan pembakaran hutan dan lahan yang salah satunya terkait dengan 15 korporasi.

Oleh sebab itu, Komnas HAM merekomendasikan kepada Presiden RI Joko Widodo untuk segera menyusun dan mengimplementasikan langkah perlindungan hak atas kesehatan bagi masyarakat, khususnya di daerah yang wilayahnya menjadi sumber asap karhutla.

Rekomendasi juga ditujukan untuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan BNPB.

"Pemerintah agar segera mengkaji secara menyeluruh kondisi kesehatan masyarakat yang telah terpapar asap karhutla selama kurang lebih 18 tahun. Kemudian, harus segera menyusun dan melakukan langkah perlindungan dan pemulihan," ucap Sandrayati.

Komnas HAM juga meminta agar peraturan perundang-undangan terkait penanganan asap karhutla dibenahi. Peraturan harus mengacu pada konsep penanganan terencana, sistematis, dan terpadu. Paling penting, harus berorientasi pada pemenuhan hak atas kesehatan dan lingkungan hidup masyarakat.

Sandrayati pun merekomendasikan agar pemerintah segera mengevaluasi dan membenahi prosedur operasional standar perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan terkait asap karhutla di tingkat lokal dan nasional.

"Terakhir, pemerintah harus memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga pemerintah di tingkat lokal dan nasional dalam perlindungan hak atas kesehatan sebagai dampak asap karhutla," tuturnya. (rel/agk)