Rizal Ramli Sebut Ahok Bisa 'Tenggelamkan' Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi DKI Jakarta sepakat untuk melanjutkan mega proyek reklamasi di pantai utara DKI Jakarta. Terkait itu, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mewanti-wanti Presiden Joko Widodo dan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan.

Rizal Ramli menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak memiliki rekam jejak yang bagus. Oleh sebab itu, dia meminta Jokowi dan Luhut tak terbawa oleh Basuki alias Ahok.

Menurutnya, jika Jokowi terus-terusan terseret oleh Ahok maka sang presiden bisa tenggelam. Sementara untuk Luhut, Rizal mengingatkan agar tidak terbawa arus Ahok jika tak mau masuk dalam lumpur.

"Saya katakan Jokowi juga harus netral. Kalau diseret-seret terus ke bawah makin tenggelam. Kepada Luhut, jangan terseret sama Ahok nanti masuk lumpur semua. Karena orang ini track recordnya tidak bagus-bagus amat," kata Rizal saat ditemui di Gedung Joang 45, kemarin.

Lihat juga: Silang Pendapat Para Menteri soal Reklamasi Pulau G

Terkait mekanisme reklamasi yang mendadak dijalankan kembali, Rizal mengaku enggan mengomentari lebih jauh. Dia mengatakan hal itu bisa ditanyakan pada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang disebut Rizal masih berbeda pendapat soal reklamasi.

"Sebaiknya saya tak berkomentar, tanya pada Bu Susi dan Bu Siti yang masih beda pendapat," kata Rizal.

Dia hanya meminta agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang menggugat masalah reklamasi itu ke pengadilan. Sebab, menurutnya, lambat laun kebenaran soal reklamasi akan muncul dan itu tak mungkin bisa ditutupi.

"Kebenaran akan keluar dan fakta itu tak bisa ditutup."

Lihat juga: Istana Sebut Luhut dan Siti Tak Beda Sikap soal Reklamasi

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memberhentikan reklamasi pulau. Dia menuturkan, tidak ada aspek yang dinilai patut menjadi alasan diberhentikannya pembangunan pulau.

"Tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan. Semua aspek sudah didengar dari mulai lingkungan hidup, proyek strategis PLN, kelautan, perhubungan dan Pemprov DKI," ujar Luhut usai menghadiri rapat di Gedung Kementerian ESDM pada Rabu malam (13/9).

Luhut menyatakan aspek-aspek teknis, khususnya soal lingkungan hidup di Pulau G, secara bertahap diselesaikan. Menurutnya, aspek lingkungan hidup menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengawasi pengembang ke depannya.

Luhut juga menegaskan aspek masyarakat nelayan menjadi perhatian utama dalam keberlanjutan proyek ini. Masyarakat pesisir Teluk Jakarta, kata dia, dipastikan mendapatkan hak yang lebih baik.

”Para nelayan harus mendapat yang lebih baik dari sekarang, itu perintah untuk Gubernur yang harus ditindaklanjuti," ujar Luhut.

Lihat juga: Nasib Nelayan di Pulau Reklamasi

(wis/rel)