Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Hanura akan menjatuhkan hukuman bagi kadernya yang tidak mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta 2017. Sanksi itu berwujud teguran hingga pemecatan.
Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, sanksi itu merupakan konsekuensi kader dalam berpartai. Ia berkata, terdapat peraturan organisasi yang harus dipatuhi seluruh kader.
"Jadi ketika organisasi memutuskan dukungan kepada Ahok, ya semua kader dan anggota harus mendukungnya. Yang tidak loyal, ya diberi sanksi oleh partai," kata Dadang saat dihubungi, Selasa (27/9).
Hanura telah memutuskan untuk mendukung duet Ahok-Djarot. Mereka merapat ke gabungan partai politik yang berisi PDIP, Golkar dan NasDem. Keputusan ini telah ditetapkan Ketua Umum Hanura ketika itu, Wiranto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemarin, Sekretaris DPC Partai Hanura Jakarta Barat Rudy Silfa mengatakan, mayoritas kolega satu partai di wilayahnya lebih memilih mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni atau Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Hanura yang juga menjabat sebagai juru bicara tim pemenangan Ahok, Miryam Handayani, menuturkan partainya tidak meributkan sejumlah kader yang diketahui mendukung selain Ahok.
Miryam menjelaskan, pengurus cabang di wilayah Jakarta Barat tersebut, telah dipecat dari keanggotaannya.
"Pengurus DPC di Jakarta Barat yang mendukung pasangan Agus Yudhoyono itu sudah bukan lagi anggota Hanura karena sudah dipecat dari keanggotaannya," ucapnya.
Dewan Pimpinan Pusat dan Daerah Hanura, kata Miryam, sejak awal sudah mengultimatum kader dan pengurus di untuk taat terhadap instruksi untuk mengusung pasangan Ahok-Djarot.
Miryam berkata, Hanura lebih memilih fokus untuk memenangkan duet Ahok-Djarot daripada mengurus kadernya yang membelot.
(abm)