Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelisik dugaan suap yang diterima pejabat Indonesia dari perusahaan energi asing, MAXpower Group Pte Ltd terkait investasi pembangkit listrik di Indonesia.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, penyelisikan dilakukan setelah KPK menerima laporan terkait penyelidikan yang dilakukan Departemen Kehakiman AS.
Aparat penegak hukum AS itu menduga MAXpower Group melakukan korupsi dan kejahatan lainnya terkait investasi pembangkit listrik di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Departemen Kehakiman AS menduga beberapa pejabat Indonesia turut menerima suap dari korporasi itu.
"Sudah dapat info itu. Dugaan suap Standard Chartered dan MAXpower kan? Kami sudah ikut juga mengumpulkan data dan fakta," ujar Agus di Jakarta, Rabu (28/9).
Agus menyatakan, laporan ini baru diterima oleh KPK beberapa waktu lalu. KPK belum mengetahui siapa-siapa saja pejabat Indonesia yang diduga terlibat dalam kasus korupsi yang sedang diselidiki pemerintah AS ini.
Untuk itu, tutur Agus, KPK membutuhkan waktu untuk bisa melacak dan membuktikan adanya keterkaitan pejabat Indonesia dalam dugaan kasus korupsi perusahaan AS ini. KPK juga menyatakan, akan berkoordinasi dengan pemerintah AS khususnya Biro Investigasi Federal (FBI-
Federal Bureau of Investigation) terkait pendalaman penelusuran kasus ini.
"Biasanya (koordinasi) dengan FBI. (Saya) belum bisa memaparkan secara mendalam. Terus terang sejauh mana (kasusnya) saya belum tahu. Kita tunggu," kata Agus.
Departemen Kehakiman AS sedang melakukan investigasi terkait dugaan penyuapan dan kejahatan lainnya oleh MAXpower Group Pte Ltd terkait pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik berbahan bakar gas di Asia Tenggara.
Seperti yang dikutip
Reuters, Rabu (28/9), penyelidikan Departemen Kehakian AS ini tertuju pada dugaan adanya pelanggaran Undang-undang antikorupsi oleh eksekutif MAXpower yang ikut memfasilitasi penyuapan untuk memenangkan kontrak pembangkit listrik dan untuk melicinkan bisnisnya dengan pejabat energi di Indonesia.
MAXpower juga diduga telah melakukan suap untuk memenangkan kontrak dan disebut memiliki hubungan dekat dengan pejabat di bidang energi Indonesia. Audit internal MAXpower juga menemukan bukti penyuapan dan kejahatan lainnya.
MAXpower adalah perusahaan terkemuka di Asia Tenggara yang memiliki spesialisasi gas ke listrik. Perusahaan ini mengklaim, mengirimkan listrik yang bersih, terukur, dan terjangkau ke daerah-daerah yang kekurangan listrik dan terpencil di Indonesia dan Myanmar. Perusahaan ini juga menyediakan pelayanan untuk kegiatan listrik berbahan bakar gas di Asia Tenggara.
Dilansir dari
The Wall Street Journal, Departemen Kehakiman AS melakukan investigasi terhadap Standard Chartered, selaku pemilik saham mayoritas MAXpower, atas tuduhan melakukan suap untuk memenangkan kontrak. Standard Chartered memiliki saham mayoritas di MAXpower sejak dibeli pada tahun 2012.
(rel/abm)