Pemerintah Minta Jangan Saling Menyalahkan soal 1965

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia berniat menggunakan cara nonyudisial untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat pada 1965. Pemerintah menyatakan saat ini semua orang tak bisa lagi saling menyalahkan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta seluruh elemen bangsa jangan saling menyalahkan agar tak muncul kebencian pada masa sekarang dan mendatang.

Masalah pada masa lalu, kata Wiranto, jangan sampai menjerat rakyat Indonesia.

"Jangan menyalahkan. Sikap pemerintah tak lagi saling menyalahkan," ujar Wiranto saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakara Timur, Sabtu (1/10).

Baca juga: Meniti Lorong Waktu Lubang Buaya, Pusat Petaka 30 September

Wiranto berpendapat, jika masyarakat masih terjerat kasus masa lalu, maka mereka semua akan jalan di tempat dan tak maju ke mana-mana.

Dia pun menegaskan, sikap politik pemerintah hari ini diambil melalui diskusi dengan seluruh elemen terkait. Sikap itu terdiri dari tiga butir.

Pertama, pada 1965 telah terjadi perbedaan ideologi politik yang berujung pada makar sehingga menimbulkan kemunduran dan kerugian besar bagi Indonesia.

Kedua, pemerintah prihatin atas jatuhnya korban dalam peristiwa 1965 dan secara sungguh-sungguh berusaha menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat itu melalui proses nonyudisial yang seadil-adilnya.

Ketiga, pemerintah mengajak dan memimpin seluruh bangsa Indonesia, dengan mengedepankan ideologi Pancasila, untuk sama-sama merajut kerukunan bangsa agar peristiwa itu tak terulang di masa kini dan masa depan.

Baca Wiranto: 1965 Negara Bahaya, Tak Bisa Dinilai Hukum Masa Kini

Sementara soal kritik dari luar negeri terkait penanganan pemerintah pasca-Gerakan 30 September, Wiranto mengatakan semua pendapat dipertimbangkan dan didengarkan. Namun, ujarnya, tak mungkin hanya pendapat luar negeri saja yang didengarkan.

Pemerintah, kata Wiranto, mendengar semua pendapat dan mengambil satu frasa untuk menyelesaikan semuanya ke arah yang benar.

"Kebijakannya ke mana, jangan sampai masing-masing punya pendapat," kata dia.

Baca juga Asvi Warman: Lewat Buku, Sejarah Kelam 1965 Disesatkan

Dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari ini, Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sejumlah menteri Kabinet Kerja juga turut hadir, antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Selain itu, hadir Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan, dan Jaksa Agung M. Prasetyo.

Dari jajaran DKI Jakarta, tampak Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama hadir didampingi oleh Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana.

Baca juga KSAD: Jangan Ada Pembelokan Sejarah 1965

(aul/vga)