Panglima Tak Masalah TNI Tidak Dilibatkan dalam Perangi Teror

Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak berharap dilibatkan dalam penanganan terorisme. Pernyataan tersebut untuk membuktikan bahwa TNI tidak memiliki kepentingan politik apapun di tengah pembahasan Revisi Undang-Undang Terorisme yang tengah dibahas panitia khusus di DPR RI.

"Tanpa ada kata-kata TNI pun (dalam Undang-Undang Terorisme) tidak masalah, jadi tidak usah libatkan TNI juga tidak ada masalah, karena panglima TNI tertinggi adalah undang-undang," kata Gatot saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (5/10).

Pilihan Redaksi TNI AU Pusatkan Operasi Angkasa Yudha di Natuna Panglima TNI Cegah Korps Pendukung Agus Yudhoyono Panglima TNI Akui Prajuritnya Ikut Padepokan Dimas Kanjeng Setuju dengan Gatot, Agus Minta TNI Netral di Pilkada DKI

Usulan agar kewenangan TNI dalam upaya memberantas terorisme diatur dalam revisi UU Terorisme mulai mengemuka ketika institusi militer bersama Polri berhasil menembak mati Santoso, pemimpin teroris di Poso, Sulawesi Tengah.

"Apabila khawatir TNI akan minta jatah dan segalanya (dari RUU Terorisme), tanpa ada satu kata TNI pun, TNI tidak ada masalah, tetapi definisinya adalah kejahatan terhadap negara," ujar Gatot.

Keberhasilan operasi Tinombala dalam menembak mati Santoso, kata Gatot, bukan karena peran TNI semata, tapi juga berkat kekuatan Polri. Saat itu, personel TNI bertugas di bawah kendali operasi Polri.

Gatot menilai, yang paling penting dalam revisi UU Terorisme adalah perubahan definisi terorisme selama ini. Dia tidak sepakat dengan definisi terorisme sebagai kejahatan pidana.

"Kalau definisi teroris adalah kejahatan pidana, maka tidak ada perkembangan. Negara ini menjadi tempat yang paling aman bagi teroris. Karena melakukan dulu baru bisa ditindak," ucap Gatot.

Pemerintah dan DPR perlu belajar dari pengalaman terorisme di dunia. Konflik di Irak, Suriah, dan negara lainnya yang dianggap rawan pada aksi terorisme. Gatot menilai, terorisme telah merusak keutuhan negara.

Oleh karena itu, terorisme adalah kejahatan terhadap negara. Definisi terorisme yang ada pun menurutnya harus diganti. (sur)