Anggaran Dipotong, Kemhan Fokus Ganti Senjata Tua

Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Kamis, 13 Okt 2016 17:31 WIB
Pada Rancangan APBN 2017, pemerintah mengalokasikan anggaran Kementerian Pertahanan Rp104,58 triliun. Anggaran itu turun 4 persen dibanding anggaran tahun ini.
Parade Alutsista TNI saat Peringatan ke-70 Hari TNI tahun 2015 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Senin, 5 Oktober 2015. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi I DPR kembali menggelar rapat pembahasan anggaran dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satu pembahasannya adalah penghematan dan fokus anggaran pertahanan 2017.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, anggaran pertahanan pada pagu anggaran 2017 fokus untuk peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sudah tidak layak pakai.

"Penyediaan alat, penambahan alat baru. Lihat saja yang tua-tua itu, pesawat. Pokoknya yang tua-tua diganti," kata Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp 104,58 triliun. Anggaran tersebut turun 4,05 persen dibandingkan dengan anggaran tahun ini.
Selain untuk peremajaan, Ryamizard menambahkan, fokus pembahasan anggaran juga akan menyinggung penambahan armada di perairan Natuna. Namun, ia tak merinci armada apa yang akan ditambah di sana.

Di sisi lain, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebutkan, pemotongan anggaran tidak mempengaruhi rencana pembelian alutsista baru di institusinya.

"(Alutsista baru) tidak ada yang dibatalkan," kata Gatot singkat.

Sebelumnya, anggota Komisi Pertahanan DPR RI Syarif Hasan menilai, pemotongan anggaran negara untuk Kementerian Pertahanan dan TNI tidak perlu dilakukan pemerintah. Menurutnya, anggaran kekuatan militer justru perlu ditambah agar TNI disegani negara-negara dunia.

"Pemotongan anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan TNI seyogyanya tak perlu dilakukan," kata Syarif Senin, kemarin.

Politikus Partai Demokrat ini mendukung penambahan anggaran pertahanan untuk meningkatkan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Forces/MEF) TNI 2015-2019.
(rel/agk)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER