Ahok Klaim Visi Misinya Melebihi Kontrak Politik
Puput Tripeni Juniman | CNN Indonesia
Senin, 17 Okt 2016 11:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Bakal calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama enggan membuat kontrak politik dengan warga, seperti yang dilakukan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Menurutnya, visi-misa yang ditawarkan bersama pasangannya Djarot Saiful Hidayat, sudah melebihi sebuah kontrak politik.
"Kontrak politik yang apa? Tinggal baca visi-misi program kami, sudah lebih dari kontrak," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jakarta, Senin (17/10).
Menurut Ahok, program yang ditawarkannya sudah rinci dan jelas. Dia menganggap program-program itu bisa disamakan dengan kontrak politik, lantaran masyarakat bisa menuntutnya jika tidak merealisasikan program itu ketika terpilih.
"Kamu bisa lihatin, bisa menuntut saya dari program," ujar Ahok.
Ahok juga menuding kandidat lain yang membuat kontrak politik, tidak membuat visi-misi dan program secara rinci dan hanya omongan belaka.
"Makanya yang lain kan enggak berani nulis program begitu terperinci, coba kamu baca aja visi-misi dari calon yang paling terperinci siapa? Itu lebih dari kontrak. Bukan cuma ngomong," tutur Ahok.
Ahok menyebut dia membuat kontrak politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kontrak politik itu ditandatangani Ahok sebagai tanda dukungan PDIP terhadap dirinya untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
Salah satu lembar kontrak politik itu dituangkan dalam Dasa Prasetya PDIP. Dasa Prasetya PDIP merupakan arah umum perjuangan partai dalam menerapkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945.
Di sisi lain, Anies-Sandi membuat kontrak politik dengan warga Tanah Merah, Jakarta Utara. Anies menandatangani kontrak politik yang salah satu poinnya berisi bakal melegalisasi kampung-kampung ilegal, termasuk Kampung Tanah Merah.
Ia juga menyepakati untuk mengkaji ulang dan merevisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Tanah Merah. Nantinya, Anies ingin kawasan di Tanah Merah tidak berubah fungsi menjadi pusat perniagaan dan apartemen.
Seperti Ahok, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni enggan menandatangani kontrak politik dengan warga. Kendati demikian, pendukung Agus-Sylvi meminta mereka untuk melakukan empat tindakan bagi terwujudnya Jakarta beretika, yakni lawan kebodohan, lawan kemiskinan, lawan narkotik, dan lawan korupsi.
Agus yakin dapat menyanggupi empat syarat itu yang ia sebut sebagai isu sentral di Jakarta. (wis/asa)
"Kontrak politik yang apa? Tinggal baca visi-misi program kami, sudah lebih dari kontrak," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jakarta, Senin (17/10).
Menurut Ahok, program yang ditawarkannya sudah rinci dan jelas. Dia menganggap program-program itu bisa disamakan dengan kontrak politik, lantaran masyarakat bisa menuntutnya jika tidak merealisasikan program itu ketika terpilih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya yang lain kan enggak berani nulis program begitu terperinci, coba kamu baca aja visi-misi dari calon yang paling terperinci siapa? Itu lebih dari kontrak. Bukan cuma ngomong," tutur Ahok.
Di sisi lain, Anies-Sandi membuat kontrak politik dengan warga Tanah Merah, Jakarta Utara. Anies menandatangani kontrak politik yang salah satu poinnya berisi bakal melegalisasi kampung-kampung ilegal, termasuk Kampung Tanah Merah.
Ia juga menyepakati untuk mengkaji ulang dan merevisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Tanah Merah. Nantinya, Anies ingin kawasan di Tanah Merah tidak berubah fungsi menjadi pusat perniagaan dan apartemen.
Lihat juga:Partai Kakbah, Fanatisme, dan Pengadang Ahok |
Agus yakin dapat menyanggupi empat syarat itu yang ia sebut sebagai isu sentral di Jakarta. (wis/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK