Demokrat Belum Advokasi Wali Kota Madiun Yang Terjerat Rasuah

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ‎Syarief Hasan mengatakan, partainya belum mempertimbangkan bantuan hukum bagi kadernya, Wali Kota Madiun Bambang Irianto, yang ditetapkan KPK menjadi tersangka.

"Kami lihat perkembanganya. Kan baru ditetapkan tersangka," kata Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/10).

Senin kemarin, penyidik KPK menetapkan Bambang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun 2009-2012.

Syarief menjelaskan, Demokrat mendukung proses hukum yang dilakukan KPK. Ia berkata, partainya juga telah memberhentikan Bambang untuk sementara dari jabatan Ketua DPC Partai Demokrat Madiun.

Lihat juga: KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Tersangka Pembangunan Pasar

Lebih dari itu, Syarief mengklaim kasus yang menjerat Bambang tidak berkaitan dengan Demokrat. "Ini jelas Pak Bambang pribadi, tidak ada kaitannya dengan partai," ucapnya.

Ditemui terpisah, Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf mengatakan, berbagai kasus yang kini menjerat kepala daerah merupakan pengembangan dari laporan lembaganya ke KPK dan Kejaksaan.

Hal itu, kata Yusuf, termasuk kasus dugaan korupsi yang kini mendera Bambang.

"Kami pernah memberi data tentang kepala daerah kepada KPK dan Kejaksaan. Di antara yang sekarang tersangka itu, seingat saya mayoritas dari kami awalnya," ujar Yusuf.

Bambang diduga turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaaan dalam proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai Wali Kota periode 2009/2014, Bambang juga diduga menerima gratifikasi terkait proyek tersebut. (abm/rel)