Praperadilan Ditunda, KPK Dinilai Mengulur Hak Irman Gusman

Jakarta, CNN Indonesia -- Sidang praperadilan kasus dugaan suap mantan Ketua DPD Irman Gusman yang sedianya dijadwalkan Selasa (18/10) ditunda hingga pekan depan.

Tim kuasa hukum Irman menyesalkan keputusan hakim I Wayan Karya yang menurut mereka menunda sidang untuk jangka waktu lama. KPK disebut tidak menghargai hak tersangka.

Pilihan Redaksi Jusuf Kalla Jenguk Irman Gusman di Rutan KPK Irman Gusman Bantah Terima Uang Gula Impor Irman Gusman Kecewa Dicopot dari Jabatan Ketua DPD Diperiksa KPK, Istri Irman Gusman Akui Buka Bungkusan Uang

Maqdir Ismail, kuasa hukum Irman, menilai KPK kerap menggunakan berbagai alasan untuk mengulur jadwal sidang praperadilan.

"Ini kebiasaan buruk yang dilakukan KPK, padahal untuk pemeriksaan terhadap Irman, mereka selalu memaksakan," ujarnya usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, siang tadi.

Maqdir heran, KPK justru mengagendakan pemeriksaan terhadap Irman di hari yang sama dengan jadwal praperadilan.

Terkait pokok perkara praperadilan, Maqdir berkata, tim kuasa hukum Irman sudah menyiapkan sejumlah bukti terkait penangkapan yang menurut mereka tidak sah secara hukum.

"Ini yang adalah hal yang kami persoalkan secara keras," kata Maqdir.

Irman ditangkap 16 September dini hari. Ia disangka menerima suap dari Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto terkait kuota gula impor Bulog untuk Sumatera Barat.

Menurut Maqdir, penangkapan itu tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

"Itu yang kami persoalakan, apakah boleh seseorang diselidiki untuk perkara orang lain, kemudian ditangkap," kata Maqdir.

Lebih dari itu, Maqdir mengklaim, Irman memiliki waktu 30 hari untuk melaporkan barang yang diduga gratifikasi. KPK, kata dia, tidak menghormati hak yang sebenarnya dipunyai Irman itu. (abm/rel)