Rentan Pemanasan Global, Indonesia Adopsi Perjanjian Paris

Jakarta, CNN Indonesia -- DPR meratifikasi Persetujuan Paris, Rabu (19/10). Perjanjian yang disepakati 197 negara pada pertemuan ke-21 tentang Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan tahun 2015 itu mengatur pengendalian kenaikan suhu dunia di bawah dua derajat celcius.

Ratifikasi itu dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Sebelum ketok palu, Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan pendapat resmi institusi mereka.

Siti menuturkan, kementeriannya tidak khawatir mengimplementasikan Persetujuan Paris. Ia beralasan, KLHK sudah menyiapkan sejumlah strategi konkret untuk melaksanakan perjanjian internasional tersebut.

"Dukungan internasional juga bagus, saya merasakan betul hal itu," kata Siti.

Lihat juga: Pemanasan Global Buat Poros Bumi Tak Teratur dan Menyimpang

Siti menyebut mitigasi dan adaptasi sebagai dua instrumen utama menghadapi dampak perubahan iklim. Selain itu, kata dia, keberhasilan implementasi Perjanjian Paris akan tergantung pada pendanaan, penguasaan teknologi dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Menurutnya, kesiapan masyarakat menjalankan gaya hidup ramah lingkungan juga akan memberikan dampak pada Perjanjian Paris.

KLHK mencatat, Indonesia adalah negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Selain terdiri dari belasan ribu pulau, sekitar 65 persen penduduk Indonesia tinggal di pesisir.

Pada tahun 2010, kenaikan suhu di Indonesia mencapai 0,5 sampai 3,9 derajat celcius. Siti memprediksi, kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim mencapai 35 hingga 40 sentimeter pada 2050.

Namun. kecenderungan kenaikan muka air laut bersifat eksponensial. Akibatnya, kata Siti, kenaikan muka air laut bisa mencapai 175 sentimeter tahun 2100.

Lihat juga: 'Polusi Udara Memperlambat Pemanasan Global'

Staf Ahli KLHK Bidang Energi Arief Yuwono menyebut Indonesia merupakan negara ke-85 yang meratifikasi Persetujuan Paris. Ia yakin implementasi perjanjian itu ke sistem hukum nasional tidak akan mengorbankan kepentingan negara.

Nantinya ratifikasi ini akan dibahas pada persidangan Conference of The Parties ke-22 November mendatang di Maroko.

Mengutip Reuters, Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius menyebut Perjanjian Paris adalah titik bersejarah sebagai upaya global mengurangi dampak pemanasan global.

Awal Oktober ini, Uni Eropa juga baru saja meratifikasi Perjanjian Paris. Konvensi internasional tersebut akan mulai berlaku 4 November mendatang.

Lihat juga: Menteri Siti: Ratifikasi Perjanjian Paris Tidak Terlalu Mepet

(abm/rel)