Ahok Laporkan Kontraktor Rusun Bermasalah ke Bareskrim

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah membuat daftar hitam para kontraktor rumah susun sederhana sewa milik (rusunawa) yang tidak mengerjakan proyek secara benar. Bahkan, beberapa diantara kontraktor tersebut dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri.

"Kami blacklist. Selain blacklist ada yang kami lapor Bareskrim," kata Ahok sapaan Basuki di Gebangsari, Jakarta, Kamis (20/10).

Menurut Ahok, kontraktor itu menjadi biang keterlambatan pembangunan rusun, dan telah menyalahi standard operating procedure (SOP) pembangunan rusun.

Lihat juga: Ahok Tuding Kontraktor Biang Keterlambatan Pembangunan Rusun

Ahok enggan menyebut kontraktor-kontrakor yang masuk dalam daftar hitam dan yang dilaporkan ke Bareskrim itu. Ahok hanya menjelaskan ada lima proyek pembangunan rusun yang dihentikan karena ulah kontraktor, yaitu

1. Rusun Cakung Barat sebanyak 200 unit dibangun oleh PT Padimun Golden,

2. Rusun di Jalan Bekasi Km 2 sebanyak 300 unit dibangun oleh PT Padimun Golden,

3. Rusun Lokbin sebanyak 245 unit oleh PT Marlanco,

4. Rusun Marunda 300 unit dibangun oleh PT Ganiko Adiperkasa,

5. Rusun Rawa Bebek 400 unit oleh PT Permata Dwi Lestari.

Kontraktor rusun itu, menurut Ahok, sebagian sudah mulai membangun fondasi bahkan dinding.

Menurut Ahok, kontraktor itu membuat kesalahan dalam membangun, seperti cor yang salah. Ahok juga menyebut anak buahnya menemukan bahan-bahan yang seharusnya tak digunakan, seperti plastik.

Lihat juga: DPRD Nilai Rendah Kinerja Ahok

Di lapangan juga ditemukan tembok dengan besi yang tidak kuat dan goyang. Menurut Ahok, jika diteruskan maka akan menimbulkan kebocoran.

Lima proyek rusun yang dihentikan itu membuat target Ahok membangun 10 ribu unit rusun tak tercapai. "Tapi tetap kecapai bisa kok dua ribu sampai tiga ribu (unit) dapat," tutur Ahok.

Ahok mengaku tak masalah target tidak tercapai, ketimbang diteruskan tapi tidak maksimal.

Kedepannya, Ahok menjanjikan akan memilih kontraktor dengan selektif. Dia menyebut sudah meminta Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta untuk membuat sistem baru yang memungkinkan warga dapat memantau proses penyelesaian rusun.

Ahok juga menginginkan dalam satu lantai dihuni oleh saudara maupun yang dulunya tinggal satu kampung. "Jadi bisa saling ngawasin," ujar Ahok. (rel/rdk)