DPRD Nilai Rendah Kinerja Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai rendah kinerja Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Jakarta.

Nilai buruk diberikan karena begitu minimnya anggaran dalam APBD 2015 DKI Jakarta yang telah digunakan sampai Juni tahun ini. Padahal, Menurut anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Sanusi, penggunaan anggaran merupakan kriteria utama untuk menilai baik atau buruknya kinerja pemerintah di tingkat daerah atau pusat.

"Bayangkan saja jika APBD tidak berjalan, tidak ada kontraktor yang bekerja, berapa orang menganggur di situ? Berarti kebutuhan publik terancam, kan," ujar Sanusi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/6).

Pilihan Redaksi Ahok Janji Bangun Besar-besaran Kepulauan Seribu Pengunjung Monas Menurun, Ahok Salahkan Pedagang Kaki Lima Ahok Ungkap Penyebab Kendaraan Pribadi Banyak Masuk Busway Ahok Mulai Bangun 21 Ribu Rusunawa Agustus Mendatang

Tidak maksimalnya kinerja Ahok dan para SKPD sampai saat ini juga dipandang terjadi karena seringnya pergantian kepala dinas dilakukan oleh bekas Bupati Belitung Timur itu. (Baca juga: Serapan APBD Rendah, Ahok Ancam Pecat Anak Buah)

Menurut Ketua Fraksi NasDem di DPRD DKI Jakarta Bestari Barus, pergantian kepala dinas yang sering dilakukan menunjukkan masih adanya pencarian pola kerja oleh Ahok sampai saat ini.

"Perlu juga disikapi kekhawatiran SKPD dalam menjalankan program kerja, karena beberapa hal pokok yang mendukung program pembangunan payung hukumnya masih belum ada," kata Bestari. 

Pada rapat paripurna istimewa memperingati hari ulang tahun ke-488 Kota Jakarta senin lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengungkapkan rendahnya serapan APBD 2015 DKI Jakarta. Tercatat hanya ada 10 persen kurang APBD 2015 DKI Jakarta yang baru digunakan sampai bulan ini. (Baca juga: Pimpin HUT Jakarta, Ahok Tegaskan Pentingnya Rombak Birokrasi)

"Memang, permasalahan di Jakarta sangat kompleks. Tenaga di bawah lebih suka misalnya menyewa truk sampah yang seharga Rp400 miliar daripada membeli. Antara merenovasi dengan membangun SD, lebih mahal renovasinya. Itulah yang saya pikir membuat Gubernur hati-hati dalam membelanjakan anggaran," ujar Tjahjo di Gedung DPRD DKI Jakarta. (Baca juga: Ahok Berniat Semprot PKL Liar Monas dengan Air Comberan)

(hel)