Tim Anti Pungli Dibentuk Hingga ke Pelosok Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungli Komisaris Jenderal Dwi Priyatno mengatakan pihaknya tengah membentuk unit Saber Pungli di daerah. Unit tersebut tersebar di seluruh kementerian maupun lembaga.

Dwi menyebut pembentukan unit tersebut sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

"Sesuai amanat Perpres itu setiap daerah juga harus membuat (Saber Pungli), termasuk unit-unit kementerian/lembaga. Namanya Unit Saber Pungli di daerah," kata Dwi saat ditemui usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (24/10).

Baca juga: Rapat dengan Aparat dan Kepala Daerah, Jokowi Bahas Pungli

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri itu juga menyampaikan, selain dengan satgas yang berada di pusat, unit tersebut juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait di kementerian/lembaga. Dalam hal ini satuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

"Jadi di bawah satuan pengawas internal. Tentunya mereka juga bisa berkoordinasi dengan pihak terkait seperti yang dibentuk pusat," kata Dwi.

Jenderal bintang tiga ini menambahkan, anggaran untuk kelangsungan kerja Satgas Saber Pungli pusat berasal dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Sementara Unit Saber Pungli di daerah akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dwi menuturkan, pihaknya diberi waktu selama satu minggu untuk membentuk Unit Saber Pungli di daerah. Dalam kurun waktu tersebut, timnya akan menyiapkan konsep organisasi dalam menjalankan tugasnya di daerah, serta proses hubungan tata cara kerja (HTCK).

"Itu untuk memudahkan fungsi kegiatan intelijen, penindakan, pencegahan tindakan, dan yustisi. Itu harapan kami," ucap perwira tinggi Polri itu.

Lihat juga: Operasi Tangkap Tangan Pungutan Liar Dishub Jambi

Selain keempat fungsi tersebut, Satgas Saber Pungli juga memiliki wewenang untuk melakukan operasi tangkap tangan kejahatan pungli. Hal itu diatur dalam Pasal 4 huruf D Perpres Nomor 87 Tahun 2016.

Dwi menyampaikan, untuk mengukur efektivitas kerja satgas, timnya akan menerima laporan kerja dari unit satgas di daerah. Selain itu, satgas pusat juga akan mengkaji laporan yang masuk dari masyarakat.

"Nanti kan kami bikin tolak ukurnya. Ada laporannya, ya nanti bikin tolak ukur keberhasilan," ujar Dwi.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto yang ditugaskan menjadi pengendali Satgas Saber Pungli mengatakan, peran masyarakat sangat penting bagi upaya pemberantasan pungli. Satgas Saber Pungli menyediakan tiga metode pelaporan publik.

Masyarakat dapat melapor melalui laman www.saberpungli.id. Selain itu, laporan juga bisa disampaikan ke 1193. Bahkan korban atau saksi pungli pun berhak melapor melalui call center 193. (yul)