Polri Hingga Menkumham Disebut Miliki Dokumen Kasus Munir

Bogor, CNN Indonesia -- Keberadaan dokumen asli hasil temuan Tim Pencari Fakta pembunuhan Munir Said Thalib (TPF Munir) masih menyisakan tanya. Namun tiga instansi, selain presiden, disebut memiliki dokumen setebal 56 halaman tersebut.

Ketua TPF Munir, Marsudhi Hanafi, menjelaskan dia mengetahui bahwa Kepolisian Republik Indonesia menjadi salah satu instansi yang memiliki dokumen itu. Selain Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga disebut memegang dokumen tersebut

"Di semua kompartemen ada, di Jaksa Agung ada, polisi juga punya, Menkumham juga punya," kata Marsudhi saat ditemui di Cikeas, Selasa (25/10).

Sebenarnya, kata Marsudhi, ada enam dokumen yang saat itu diberikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu. Dari enam dokumen asli itu, satu di antaranya memang diserahjan secara simbolik ke SBY.

Pilihan Redaksi SBY: Pembunuhan Munir Kejahatan Serius SBY Akan Serahkan Dokumen Munir ke Jokowi Tiga Rekomendasi TPF Munir dan Respons Pemerintah Kala Itu KontraS: Pemerintah Harus Periksa Hendropriyono soal Munir

"Itu kami cetak sendiri, semuanya asli," kata dia.

Dengan rincian itu, artinya empat dokumen sudah ada di tangan pihak berwenang. Sayangnya dia tak membeberkan ke mana dua dokumen sisanya berada.

Menurut Marsudhi tak lama setelah memberikan dokumen secara simbolis dia langsung menggelar jumpa pers ditemani Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Oleh sebab itu dia juga tak tahu bagaimana nasib dari berkas yang dia limpahkan tersebut.

Hanya saja dia berkukuh bahwa Polri benar-benar memiliki salah satu dokumen itu lantaran saat dia ditunjuk sebagai ketua tim penyidik kasus Munir berkas yang dijadikan acuan adalah hasil TPF tersebut.

Sementara itu, Sudi Silalahi menjelaskan, sesaat sebelum masa jabatan SBY sebagai presiden selesai di 2014, pemerintah telah mengumpulkan dan menyerahkan dokumen terpilih yang dianggap penting selama 10 tahun SBY berkuasa.

Dokumen-dokumen itu diserahkan ke lembaga kepresidenan dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan diangkut menggunakan puluhan truk.

"Perlu dicari apakah laporan TPF Munir tersebut termasuk di dalamnya (dokumen penting)," ujar Sudi. (rdk)