LPSK Dorong Kompensasi Korban Terorisme Tanpa Peradilan

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta pemerintah untuk memenuhi hak kompensasi korban terorisme tanpa proses peradilan. Hal ini diharapkan bisa jadi salah satu hal yang diatur dalam revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme.

Untuk membahas hal tersebut, beserta sejumlah aspek lain dalam konteks pemenuhan hal korban terorisme, LPSK menggelar workshop tingkat nasional beserta sejumlah pemangku kepentingan di Jakarta, kemarin.

Dalam acara tersebut, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menyampaikan masih banyak masalah yang dialami korban terorisme untuk memperoleh haknya. Saat ini sejumlah korban serangan teror Thamrin sedang mengajukan gugatan ganti rugi kompensasi ke pengadilan.

Lihat juga: BNPT: Pelaku Teror Tangerang Bukan Lone Wolf

Selama ini, korban bisa memperoleh kompensasi dari pemerintah jika mengajukan gugatan itu melalui jaksa penuntut umum dalam proses peradilan pelaku teror. Korban bisa mengajukan gugatan melalui LPSK yang akan lanjut menyerahkannya ke jaksa penuntut umum.

Dalam putusannya, hakim menetapkan apakah korban berhak mendapatkan kompensasi, termasuk nilai pengganti yang mesti dibayar pemerintah.

"Yang jadi masalah adalah jika pelaku tewas di lapangan. Proses peradilan tidak bisa berlangsung dan hak para korban tidak bisa dipenuhi," kata Abdul.

Hak para korban, kata dia, memang diakui pemerintah. Hanya saja, proses pemenuhannya mesti diatur lebih tegas sehingga masyarakat lebih mudah memperolehnya.

Lihat juga: Wiranto: Sabotase Teroris Pakai Teknologi Siber

Abdul berharap gugatan yang diajukan terkait serangan teror Thamrin dapat dikabulkan sehingga menjadi yurisprudensi untuk kasus lainnya. Walau demikian, peraturan yang lebih tegas di tingkat perundangan tetap diperlukan.

"Kalau bisa pemenuhan hak ini seperti sistem asuransi. Dengan keterangan Kepolisian bahwa dia benar adalah korban, maka dia bisa mendapatkan ganti rugi sesuai dengan derita yang dialami," ujarnya.

Selain itu, masalah yang masih dialami oleh LPSK adalah soal anggaran. Saat ini diatur para korban bisa mendapatkan ganti rugi dari Kementerian Keuangan. Hal ini dinilai mengakibatkan proses birokrasi yang terlalu panjang.

Proses itu bisa diperpendek jika anggaran kompensasi dimasukkan ke LPSK. Namun, hal ini juga belum sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah karena berpotensi mengakibatkan penyerapan anggaran rendah.

Alasannya, gugatan ganti rugi belum tentu terjadi di setiap tahun anggaran. Belum lagi, LPSK juga mempunyai anggaran yang terbatas karena sudah dua kali dipotong oleh pemerintah.

Karena itu, sistem pemenuhan hak tersebut penting untuk segera dibenahi, kata Abdul.

Lihat juga: Densus 88 Tangkap Teroris Neo JI, Temukan Bahan Bom

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan,BNPT sudah meminta Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme untuk meminta pendapat LPSK.

Dia mengakui peraturan yang ada selama ini masih harus disempurnakan sehingga pemenuhan hak korban dapat berlangsung dengan lebih optimal.

"Artinya ada perhatian negara pada korban terorisme juga. Ada semacam tanggung jawab negara di situ," kata Suhardi.

BNPT, kata dia, diharapkan tidak jadi satu-satunya lembaga yang berperan dalam hal ini. Semua pemangku kepentingan mesti terlibat dalam pemenuhan hak korban.

Misalnya, Suhardi menjelaskan, pemenuhan rehabilitasi sosial dapat diberikan ke Kementerian Sosial. Sementara perawatan medis dapat diserahkan langsung ke Kementerian Kesehatan.

Artinya, lewat revisi ini, dia berharap ada "penyederhanaan sistem birokrasi" di mana pemenuhan hak korban tidak hanya dilakukan lewat Kementerian Keuangan.

"Nanti kan di Undang-undang akan disebutkan (siapa yang bertanggungjawab). Undang-Undang terorisme kan semua yang terkait akan dilibatkan, artinya secara konstitusional mana kementerian yang bertanggung jawab (akan ditentukan)," kata Suhardi. (sur)