MRT Minta Tambahan Dana Rp2,56 Triliun ke Pemprov DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Mass Rapid Transit Jakarta (Persero) meminta tambahan dana sebesar Rp2,56 triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dana tersebut diklaim untuk membiayai sisa proyek transportasi massal yang belum selesai.

Direktur Uama PT MRT Jakarta William Sabandar menuturkan, biaya proyek berubah seiring sejumlah perubahan rencana awal. Ia berkata, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah mengecek validitas biaya tambahan itu.

William pun mendorong Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono segera mencairkan dana tambahan tersebut. Setidaknya, kata dia, dana tambahan itu harus sudah cair tahun 2018.

"Tolong dipercepat, Pak, supaya konstruksi tidak terhambat," ujarnya ketika menemani Soni meninjau perkembangan proyek MRT, Selasa (15/11).

Menurut Wiliam, biaya proyek MRT meningkat karena tiga hal, yaitu desain konstruksi baru akibat penambahan koefisien gempa, perubahan desain karena kendala pembebasan lahan, serta peningkatan harga kontrak.

Lihat juga: Jokowi Puji Kemajuan Pembangunan LRT dan MRT

Soni menyanggupi permintaan Wiliam. Dia berjanji akan segera mengkomunikasikan kebutuhan PT MRT Jakarta itu kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Menurut Soni, dana tambahan merupakan konsekuensi yang dari pelaksanaan sebuah proyek pembangunan. "Kondisi di lapangan menuntut hal berbeda. Kami tetap akan mengadakan kebutuhan Rp2,5 triliun," kata Soni.

Soni mengatakan, Pemprov akan meminta Japan International Cooperation Agency (JICA) menyediakan dana segar untuk menutup kebutuhan PT MRT Jakarta. Dana awal proyek MRT yang mencapai Rp14 triliun juga berasal dari JICA.

Dana tambahan itu akan digunakan untuk proyek MRT fase satu atau koridor selatan utara-yang menghubungkan Lebak Bulus-Bundaran HI. Koridor itu memiliki 13 stasiun yang terdiri dari tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah.

Lihat juga: Jalan Panjang Mega Proyek MRT

(abm/asa)