Ketua Pembina GNPF MUI Rizieq Shihab menyebut sikap Presiden Jokowi itu telah menistakan ulama.
"Kami dari GNPF dengan menerima masukan dan saran dari semua ulama dan tokoh agamais dan nasionalis, kami sangat tersinggung, sangat kecewa dan sangat tidak bisa menerima penistaan terhadap ulama yang dilakukan Bapak Presiden," kata Rizieq di AQL Center, Jakarta, Jumat (18/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden, tutur Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu, juga membiarkan aparat keamanan melakukan tindakan represif. Rizieq menganalogikan sikap itu sebagai 'pembantaian masal'. "Ini bukan kalimat hiperbola," ujar Rizieq.
Menurut Rizieq, aksi 4/11 itu seharusnya bisa menjadi peluang emas bagi Jokowi untuk berdialog dengan para ulama dan tokoh nasionalis.
Rizieq beranggapan para tokoh sudah menunggu untuk berdialog terkait isu toleransi, penegakan hukum, dan NKRI. Hingga saat ini, Rizieq mengaku belum juga diajak bertemu untuk berdialog dengan presiden.
Rizieq dan GNPF MUI sudah melaporkan sikap Presiden itu kepada DPR RI, kemarin (17/11). Rizieq meminta DPR membuat panitia khusus untuk mengusut persoalan ini.
"Kenapa itu dilakukan, karena pelanggaran yang dilakukan Bapak Presiden sangat serius. Penistaan ulama bukan persoalan main-main. Tidak bisa dibiarkan karena ini menyangkut orang nomor satu di negara ini," kata Rizieq.
Aksi Susulan 2 Desember
GNPF MUI akan menggelar 'Aksi Bela Islam' ketiga pada 2 Desember 2016 mendatang.
Aksi ketiga ini, menurut Juru Bicara FPI Munarman, akan dilaksakan karena Kepolisian tidak menahan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.
"Karena Ahok tidak ditahan. Aksi bela Islam ketiga pada tanggal 2 Desember, dengan tema 'Bersatu dan Berdoa untuk Negeri'. Untuk mempersatukan Indonesia supaya selamat, tidak tercerai-berai, tidak diadu domba," kata Munarman.
(rel/gil)