Fadli menyatakan, Partai Gerindra tetap berada di luar pemerintahan pasca pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh Fadli sebelum menghadiri rapat pemilihan pimpinan Panitia Khusus RUU Pemilu pada Senin (22/11) sore.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadli juga menyangkal pertemuan antara Presiden Jokowi dan Prabowo salah satunya membahas mengenai tawaran posisi di pemerintahan untuk Gerindra. Menurutnya, pertemuan itu hanya silaturahmi biasa sebagai bentuk silaturahmi kenegarawanan.
Lebih lanjut, Fadli menepis bahwa pertemuan itu akan membuka peluang bagi kader Gerindra untuk memiliki jabatan dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
Ia menyatakan, Gerindra konsisten berada di luar pemerintahan. Posisi bisa berubah pada pemilihan presiden 2019 mendatang.
"Saya kira enggak ada pembicaraan ke arah sana. Gerindra tidak pernah meminta-minta jabatan atau ingin jabatan tertentu dalam pemerintahan. Kalau itu kan bisa dilakukan sejak awal saja," tutur Fadli yang menjabat Wakil Ketua DPR ini.
(wis/obs)
"Saya kira enggak ada pembicaraan ke arah sana. Gerindra tidak pernah meminta-minta jabatan atau ingin jabatan tertentu dalam pemerintahan. Kalau itu kan bisa dilakukan sejak awal saja," tutur Fadli yang menjabat Wakil Ketua DPR ini.