Tangkap Tangan, KPK Cokok Oknum Ditjen Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan meringkus seorang oknum Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu terkait kasus dugaan suap dari wajib pajak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum yang diduga setingkat eselon III itu diringkus dalam operasi tangkap tangan di sebuah lokasi di Jakarta usai melakukan transaksi.

Dalam operasi itu, KPK dikabarkan mengamankan sejumlah orang, termasuk sang oknum Ditjen Pajak. Tak hanya itu, KPK juga menyita sejumlah uang lebih dari satu miliar yang ditengarai berkaitan dengan kasus tersebut.

Hingga kini, KPK dikabarkan tengah memeriksa intensif semua pihak yang diamankan ke Kantor KPK, Jakarta.

Selain itu, seluruh pimpinan KPK pun masih bungkam saat pewarta menkonfirmasi hal tersebut.

Tahun 2013 lalu, KPK juga pernah meringkus dua oknum Ditjen Pajak, yaitu Mohammad Dian Irwan dan Eko Darmayanto. Kedunya terbukti menerima suap dari pegawai PT The Master Steel sebesar Sin$600 ribu dari komitmen fee sebesar Rp10 miliar.

Suap itu diketahui untuk mengurus masalah pajak PT TMS yang bermasalah.

Pilihan Redaksi KPK Desak Perbaikan Tata Kelola Barang Sitaan Negara KPK Minta Pemerintah Gelontorkan Rp4,7 Triliun Bagi 10 Parpol Jaksa Tuntut Panitera PN Jakpus Penjara Delapan Tahun

Sementara pada Maret lalu, KPK juga meringkus tiga oknum pegawai pajak, yaitu Herry Setiadji, Indarto Catur Nugroho, dan Slamet Riyana.

Ketiganya ditangkap terkait pemerasan kelebihan (restitusi) pajak PT Electronic Design and Manufacturing International (EDMI) Indonesia.

Secara terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menyatakan, masih menunggu keterangan resmi atas OTT tersebut.

Ia menegaskan, Ditjen Pajak menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terkiat adanya dugaan keterlibatan oknum Ditjen Pajak dalam kasus dugaan suap tersebut.

"Kami belum dapat info yang jelas mengenai hal tersebut. Mungkin nanti ditunggu penjelasan dari KPK. Kami menghargai proses hukum di KPK, jadi kami menunggu saja dulu," ujar Hestu.