Tunggak Rp3 Miliar, Listrik 26 Sekolah Jakarta Sempat Diputus

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 26 sekolah di DKI Jakarta sempat diputus aliran listriknya akibat tunggakan biaya. Saat ini hanya tinggal dua sekolah di Jakarta Timur yang belum menyala listriknya.

Tunggakan biaya listrik tersebut sebesar Rp3 miliar untuk 10 bulan. Sekolah yang sempat tak berlistrik di antaranya Sekolah Menegah Atas Negeri 51 Jakarta, SMAN 14, SMAN 9, SMAN 42, SMAN 67, SMAN 48, Sekolah Menegah Kejuruan Negeri 10, dan SMKN 22. Proses belajar mengajar di sekolah-sekolah itu terganggu selama pemutusan.

Lihat juga: Pemerintah Provinsi DKI Siaga Satu Hadapi Banjir

Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyatakan bakal memanggil pejabat yang bertanggung jawab dalam pemutusan listrik ini.

"Nanti akan saya panggil (Dinas Pendidikan)," kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta, Rabu (23/11).

Pembayaran listrik diduga terjadi karena uang untuk membayar listrik masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2016 yang baru disahkan.

Saat ini menurut Soni, sapaan Sumarsono, 24 sekolah sudah kembali taraliri listrik. Dua lainnya belum menyala karena terhalang perumahan kompleks TNI Halim Perdanakusuma.

Listrik kembali menyala karena Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur telah langsung bertemu dengan PLN untuk meminta penyambungan kembali. Tunggakan juga akan segera dibayar karena anggaran sudah bisa dicairkan sehingga tak ada lagi pemutusan.

"Nomor satu adalah segera nyalakan listrik. Listrik tidak boleh mati," kata Soni.

Lihat juga: PT MRT Desak Pemprov DKI Bebaskan Lahan Vital Sebelum 2017

Untuk antisipasi agar masalah ini tak terulang kembali, Soni mengatakan akan menyiapkan perjanjian dengan PLN yang menggaransi agar listrik di sekolah tidak diputus. Nantinya, uang listrik akan dibayar dimuka.

"Sekolah jangan terkena beban dari kesalahan administrasi," ujar Soni.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini juga menyayangkan PLN yang memutus aliran listrik di sekolah yang mengakibatkan proses belajar mengajar terganggu. Menurut Soni, PLN seharusnya mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Harus dilihat konteks apa yang harusnya dilakukan. Jangan main tancap dulu, konfirmasi kemudian diklarifikasi," kata Soni. (sur)