"Keputusan ini bahkan bisa menimbulkan konflik baru. Ade Komarudin itu kader lama, beberapa kali jadi anggota DPR juga. Loyalitas dan dedikasinya untuk Partai Golkar selama ini tidak perlu diragukan lagi,” kata Akbar di Jakarta, Rabu (23/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pengambilan keputusan yang begitu penting terkait ketua DPR menurut saya seharusnya tidak diputuskan sendiri oleh DPP Partai Golkar tanpa meminta saran atau mendengarkan suara dari para senior. Karena kalau tidak ada kesepakatan penuh dari seluruh stakeholder Partai Golkar maka ini bisa menimbulkan masalah dan konflik baru,” kata Akbar.
“Isu pergantian ketua DPR harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dewan Pembina Partai Golkar, sesuai AD/ART Pasal 20 dan 21 sudah sangat jelas bahwa berkaitan dengan penentuan atau penempatan kader Partai Golkar di lembaga negara seperti ketua DPR diputuskan bersama oleh DPP dan Dewan Pembina serta selanjutnya DPP wajib menjalankan keputusan itu,” kata Wali Kota Cilegon itu. (rel/gil)