Wakil Ketua KPK 'Ngamen' Bersama Didi Kempot

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar konser "Ngamen Antikorupsi" di Stasiun Tawang, Semarang, Minggu malam, sebagai lokasi keenam kegiatan itu.

Penyanyi campursari kawakan, Didi Kempot, didaulat menjadi penampil dalam kegiatan antikorupsi tersebut di Semarang, bersama kelompok musik indie kota tesebut, Serempet Gudal.

Pilihan Redaksi Bongkar Mafia Pajak, Sri Mulyani Tunggu Kode dari KPK Marak Korupsi, KPK Luncurkan Kode Etik Politikus dan Parpol Penyuap Oknum Pajak Bungkam Usai Diperiksa Lima Jam Oleh KPK

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pada kesempatan itu, menyebutkan 'Ngamen Antikorupsi' sudah digelar di Stasiun Gambir, Jakarta Kota, Bandung, Tugu (Yogyakarta), dan Gubeng (Surabaya).

"Kenapa ngamen? Karena kita mau menyampaikan bahwa bernyanyi itu penting karena di dalamnya ada doa, ada keinginan, ada harapan di dalamnya. Ini filosofi di dalamnya," katanya seperti dilansir Antara, Minggu (27/11).

Menurut dia, pemilihan lokasi untuk bernyanyi di stasiun juga memiliki filosofi tersendiri karena di dalam gerbong kereta api (KA) ada penumpang yang berasal dari berbagai latar belakang.

"Kereta api itu memiliki filosofi yang 'dalem'. Mengangkut orang berbagai macam, ada profesor, ada orang yang baru putus dari pacarnya, ada orang mau jenguk ibunya," katanya.

Namun, kata dia, mereka berangkat dan tiba di tempat tujuan yang sama dengan kereta api, di samping dengan berbagai latar belakang penumpang itu menjadikan langkah sosialisasi lebih efektif.

"Selain ngamen, kami mungkin juga akan lakukan lewat pemutaran film. Sebenarnya, dari sayembara sudah ada ratusan film pendek antikorupsi untuk anak-anak," katanya.

Berbagai film pendek tentang sosialisasi antikorupsi itu, kata Saut, bersegmentasi anak-anak. Beberapa lainnya berbentuk film kartun sehingga bisa diputar di KA agar bisa ditonton anak-anak.

Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengakui kerja sama KAI dengan KPK sebenarnya sudah lama dilakukan yang semula difokuskan pada pengembalian aset-aset milik BUMN tersebut.

"Fokusnya (kerja sama dengan KPK) tadinya untuk pengembalian aset,  memang hari ini dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," katanya. (asa)