KPK-KPPU Ancam Bawa Kejahatan Korporasi ke Pengadilan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi mengincar perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara yang merugikan keuangan negara. Menjalin kerja sama dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) merupakan salah satu upaya untuk mempidanakan korporasi.

"Kami belum pernah membawa korporasi ke tahap penuntutan. Dengan kerja sama KPPU, mungkin hal itu bisa ditangani," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Seminar Nasional Persaingan Usaha dan Korupsi, Jakarta, kemarin.

Alexander menyebut hasil penindakan KPK terhadap sejumlah kasus korupsi membuktikan keterlibatan masif beberapa perusahaan pelat merah. Ia berkata, modus dan motif korupsi yang dilakukan BUMN serupa yang dilakukan perusahaan swasta.

Lihat juga: Peraturan MA Jadi Senjata KPK Jerat Korporasi

Kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin merupakan salah satu contoh korupsi korporasi yang melibatkan swasta dan BUMN.

Alexander menuturkan, pada kasus itu BUMN yang juga turut mengikuti lelang melakukan kongkalikong dengan PT Duta Graha Indah (DGI) Tbk milik Nazaruddin dengan mengundurkan diri dari proses pelelangan.

Akibat hal itu, PT DGI dapat secara leluasa memenangkan lelang tersebut. "Di situ, BUMN yang ikut lelang mengalah," ujarnya.

Menurut Alexander, tindakan BUMN dan PT DGI merupakan bagian dari pemufakatan jahat yang masuk dalam kategori tipikor. Namun, karena batasan aturan, KPK tidak memiliki kewenangan mempidanakan BUMN dan korporasi swasta.

"Dengan kerjasama ini, KPPU bisa menjatuhkan denda ke BUMN itu. Ini yang akan kami kerjasamakan ke depan," ujar Alexander.

Lihat juga: KPK Berharap Aturan Pemidanaan Korporasi Diteken Akhir 2016

Ketua KPPU Syarkawi Rauf menyebut sejumlah regulasi memberikan peluang bagi korporasi besar memenangkan tender. Peraturan itu, kata dia, mengesampingkan rekam jejak korporasi besar yang bermasalah dan merugikan perusahaan kecil yang berintegritas.

Rauf berkata, KPPU kini dapat mencipatkan efek jera bagi para korporasi nakal. Ia mengatakan, lembaganya berwenang menjatuhkan sanksi administrasi hingga pencabutan izin usaha kepada perusahaan nakal.

KPPU mencatat, selama 2015 sekitar 70 hingga 80 persen proyek infrastruktur diwarnai kasus persekongkolan. Ironisnya, kejahatan itu justru difasilitasi pemerintah.

Data KPPU tersebut selaras dengan kajian KPK yang menyebut 80 persen kasus korupsi merupakan patgulipat lelang proyek pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Lihat juga: KPK Sebut Penegak Hukum Enggan Cabut Usaha Korporasi

(abm/asa)