Ruangan Tak Memadai, KPU Butuh Gedung Baru untuk Bekerja

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum membutuhkan gedung baru untuk digunakan sebagai markas terpadu lembaga penyelenggara pemilu. Kebutuhan tersebut disampaikan Ketua KPU Juri Ardiantoro saat meresmikan ruang kantor baru yang terletak di Gedung Plaza Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Selasa (27/12).

Menurut Juri, kebutuhan gedung sebenarnya telah disampaikan KPU kepada pemerintah sejak 2012. Namun, realisasi kebutuhan tersebut belum dapat dilakukan pascaterbitnya moratorium pembangunan gedung baru pemerintahan di akhir 2015.

Gedung baru dibutuhkan karena, kata Juri, kantor KPU yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, saat ini tak mampu lagi menampung jumlah pegawai dan dokumen yang dimiliki.

Pilihan Redaksi Lima Komisioner Aktif Lolos ke Tahap Tiga Seleksi Anggota KPU Kemdagri Janji Pencairan Dana Pilkada di Awal 2017 Survei: Kinerja KPU Lebih Baik dari Bawaslu

"Kami sudah merasakan (kantor pusat) tidak memadai untuk menjadi kantor suatu lembaga pusat yang membawahi 549 satuan kerja dengan personel di pusat 500 orang. Kami khawatir terhadap keselamatan semua di KPU karena bebannya," ujar Juri.

Rencananya, gedung baru KPU nanti akan digunakan juga oleh Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Saat ini, kantor Bawaslu dan DKPP masih terpisah dengan KPU. Gedung kedua lembaga tersebut berada di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat.

Sebelum pembangunan gedung baru berjalan, KPU mendapat tambahan ruang perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Ruang perkantoran tersebut akan digunakan oleh Inspektorat, Bagian Pendidikan, dan Pelatihan Biro Sumber Daya Manusia KPU.

Ruang perkantoran baru KPU di Hayam Wuruk diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.06/2016 tentang penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara ex Kelolaan PT. Perusahaan Pengelolaan Aset. Ruang kantor seluas 1.862 meter persegi itu sebelumnya digunakan oleh BUMN Bank Rakyat Indonesia.

Juri yakin kantor baru tersebut dapat meningkatkan kinerja KPU RI dan inspektorat khususnya. Menurutnya, inspektorat memang harus memiliki ruang kerja terpisah dengan KPU RI agar dapat menjalankan tugasnya sebagai pengawas dengan lebih objektif.

"Sebaiknya memang kita jangan terlalu sering bertemu dengan yang mengawasi, karena kalau inspektorat akan memeriksa lingkup KPU bisa objektif dan lebih maksimal," katanya. (rel/obs)