Pengamanan Sidang Ahok Dibagi Empat Lapis

Jakarta, CNN Indonesia -- Sidang lanjutan perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan berlansung esok hari, Selasa (3/1). Sidang Ahok akan berlangsung di area Kementerian Pertanian (Kemtan), Jalan Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Iwan Kurniawan mengatakan, pengamanan sidang Ahok akan dibagi menjadi empat lapis. Personel yang berjaga berasal dari Polda Metro Jaya dan sejumlah instansi lainnya.

Iwan enggan menjelaskan secara rinci empat titik penjagaan tersebut, dan total pasukan yang dikerahkan. Iwan hanya menyebutkan pengawalan pada ring pertama, yaitu di dalam dan sekitar Auditorium Hall D Kemtan yang dijaga 2500 personel.

"Di luar itu banyak, tapi saya tak bisa jelaskan karena itu bagian sistem pengamanan," kata Iwan di halaman Auditorium Kementerian Pertanian, Senin (2/1), malam.

Pilihan Redaksi Ahok Diyakini Tak Bakal Dipenjara Saat Pencoblosan Ahok Sebut Status Tersangka dan Terdakwa Berkesan pada 2016 Pengacara: Semua Saksi Pelapor Ahok Berafiliasi dengan FPI Jerat Kasus yang Menyeret Ahok Sepanjang 2016

Sekitar pukul 19.30 WIB, Iwan terlihat berkeliling dan mengecek keamanan kawasan sekitar ruang sidang. Menurut Iwan, auditorium sidang sudah steril dan baru akan dibuka besok pukul 08.00 WIB. Ia menuturkan siap mengawal jalannya sidang Ahok.

Iwan pun meminta maaf kepada masyarakat karena besarnya kemungkinan penutupan jalan dari TB. Simatupang sampai Ragunan mulai dari pukul 09.00 WIB hingga persidangan selesai.

Meski dilakukan dalam kawasan Kemtan, Iwan memastikan sidang tidak akan mengganggu rutinitas staf Kemtan. "Rutinitas di sini normal. Tidak ada perubahan," tuturnya.

Agenda persidangan besok adalah mendengarkan keterangan saksi. Hal ini dikarenakan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara resmi menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa Ahok pekan lalu.

Ahok didakwa dengan Pasal 156 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Mantan Bupati Belitung Timur ini dinilai jaksa penuntut umum telah menodai agama serta menghina ulama dan umat Islam. (rel)