KPU: 100 Ribu Warga di Bekasi Tak Punya Identitas Penduduk

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengungkap ada 100 ribu lebih warga Kabupaten Bekasi yang belum mendapatkan hak suara dalam Pilkada 2017, walau mereka telah memenuhi syarat menjadi pemilih.

Mereka belum masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena mengaku tidak memiliki identitas kependudukan saat masa pencocokan dan penelitian (coklit) dilakukan KPU dua bulan lalu.

Menurut Hadar, Kabupaten Bekasi menjadi daerah penyumbang terbanyak warga yang tak mendapat hak suara karena masalah kependudukan. Jika ditotal, terdapat 311ribu warga yang kehilangan hak suara karena masalah serupa di 101 daerah penyelenggara Pilkada 2017.

Pilihan Redaksi Kemdagri Jamin Tak Ada Pemalsuan Surat Keterangan Pemilih DKI KPU DKI Ungkap Sebab Berkurangnya Pemilih Pilkada Jakarta Rangkum Pilkada 2017, KPU Ungkap Penurunan Jumlah Peserta KPU: Tak Ada Perbedaan Surat Suara Bagi Pemilih Disabilitas

Jumlah 311 ribu warga yang tak masuk DPT dan memiliki KTP Elektronik diprediksi dapat berkurang setelah KPU menerima rekapitulasi daftar warga dari penyelenggara pemilu di daerah.

"Kami harus cek lagi datanya setelah ada rekapitulasi semua. Kalau sudah ada, kami akan mengusulkan supaya nanti bisa dimasukkan ke dalam DPT, namun juga harus ada administrasi yang dibuat oleh pemerintah melalui Dukcapil," ujar Hadar di kantornya, Rabu (4/1).

KPU diakui telah memprediksi keberadaan warga yang bermasalah status kependudukannya di Bekasi. Prediksi dimiliki, ujar Hadar, karena Bekasi dipandang sebagai daerah dengan jumlah warga pendatang yang tinggi.

"Di sana banyak pekerja yang sebetulnya sudah punya KTP di daerah lain yang mungkin tak pernah diurusnya. Warga kita kan banyak yang bekerja di tempat lain, namun tidak mau mengubah status kependudukan, tidak peduli,"katanya.

Menurut Hadar, ratusan ribu warga yang bermasalah itu dapat masuk dalam DPT. Namun, untuk memasukkan mereka dalam DPT KPU harus mendapat persetujuan dari Bawaslu terlebih dahulu.

KPU berupaya menyelesaikan masalah hak suara bagi 311ribu warga agar produksi surat suara tak mengalami kekurangan. Sebabnya, surat suara akan diproduksi sesuai jumlah DPT suatu daerah ditambah 2,5 persen.

"Kami khawatir kalau terlalu banyak yang tidak disiapkan surat suaranya nanti bisa saja kurang. Tetapi itu sesuatu yang tak bisa kami putuskan sendiri," tuturnya.