Jokowi dan PBNU Bahas Radikalisme di Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Said Aqil Siradj bertemu khusus sembari santap siang membicarakan dugaan menguatnya Islam radikal di Indonesia.

Dalam pertemuan santai yang berlangsung sekitar sejam, Said menuturkan, mereka berdiskusi mengenai cara memperkuat kembali Islam moderat dan mengatasi indikasi intoleransi di Indonesia.

"Dunia melihat umat Islam Indonesia yang moderat, tapi akhir-akhir ini mulai mengendor. Bagaimana kami berupaya mengatasi sehingga kembali lagi Islam ramah. Paling banyak bicara itu," kata Said Aqil di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (11/1).

Lihat juga: Bentuk Dewan Kerukunan, Jokowi Hati-hati Pilih Orang

Ia menyatakan PBNU siap membantu Presiden mengatasi permasalahan ini. Dimulai dari menggalakkan peran kyai dalam membimbing masyarakat. Hingga mengusulkan kurikulum mengenai toleransi sebagai langkah panjang.

Said Aqil menjamin, para kyai NU mengajarkan mengenai perdamaian, kerukunan, dan menghindari konflik tanpa diminta sebelumnya.

Penanganan intoleransi menjadi sorotan pemerintah belakangan ini. Pemerintah sampai membentuk dua lembaga baru demi memantapkan Pancasila dan menjaga kerukunan dalam keberagaman masyarakat. Lembaga itu adalah Unit Pemantapan Pancasila dan Dewan Kerukunan Masyarakat.

Selain intoleransi, Said menyatakan, dirinya juga siap membantu Jokowi mengatasi maraknya penyebaran informasi palsu (hoax) di antara masyarakat. Media sosial kini dinilai tak lagi menjadi sarana penyebaran informasi positif.

Lihat juga: Petinggi MUI Sesalkan Pemblokiran 11 Situs Islam

Penanganan hoax menjadi salah satu tugas badan baru pemerintah yakni Badan Siber yang akan diresmikan dalam waktu dekat.

Badan Siber ini disebut akan bersinergi dengan badan cyber deffence yang ada di Kementerian Pertahanan, cyber intelligence di Badan Intelijen Negara (BIN), dan unit cyber crime di kepolisian.