Dinasti Politik, Lahan Subur Praktik Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Keberadaan dinasti politik dinilai menjadi lahan subur bagi praktik korupsi. Ahli hukum pidana Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, praktik korupsi yang dibangun dalam dinasti politik menimbulkan kenyamanan lantaran ada ikatan keluarga di dalamnya. Praktik ini umumnya terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.

"Dengan kenyamanan ini segala proses korupsi menjadi tampak tidak korupsi. Mereka sudah saling tahu dan kenal," ujar Feri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (13/1).

Lihat juga: Birokrasi Lemah Disebut Picu Praktik Jual Beli Jabatan Publik

Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch (ICW), sebanyak 183 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi 2010-2015. Enam kepala daerah di antaranya berkaitan dengan dinasti politik.

Dari data tersebut, Feri semakin meyakini dinasti politik turut melanggengkan praktik korupsi. Ia menilai partai politik berperan besar pada tumbuhnya dinasti politik.

Feri mengatakn, kebanyakan parpol saat ini telah dikuasai dinasti politik. Hal ini, menurutnya, akan berpengaruh pada mekanisme pencalonan kader parpol yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah.

"Keluarga yang menguasai kedudukan penting di parpol akan memutuskan siapa yang menjadi kader hingga kepala daerah," kata dia.

Lihat juga: Pilkada Jakarta dan Ancaman Dinasti Politik

Dasar pencalonan ini, menurut Feri, akan menutup akses calon lain yang bisa jadi lebih kredibel dalam memimpin suatu daerah. Terlebih masyarakat masih memiliki kepercayaan pada satu calon dari dinasti politik lantaran mengenal kerabat dari orang tersebut.

"Itu yang membuat masyarakat secara sadar memilih dinasti politik. Salahnya, parpol juga tidak mencerdaskan masyarakat dengan memberi alternatif calon lain," ucap Feri.

Peneliti ICW Almas Sjafrina mengatakan, kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Klaten dan Banten merupakan contoh keberadaan dinasti politik. Ia mengatakan, Bupati Klaten Sri Hartini yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan istri dari mantan Bupati Klaten periode 2000-2005, Haryanto Wibowo.

Sementara Haryanto sempat digantikan Sunarna dengan posisi wakil bupati saat itu, Sri Hartini. Sedangkan Sunarna adalah suami dari Sri Mulyani, wakil bupati dari Sri Hartini saat ini.

Lihat juga: Politik Dinasti dan Potensi Korupsi

Contoh lainnya adalah dinasti politik yang dibangun oleh Ratu Atut Chosiyah di Banten. Keberadaan dinasti politik ini tak hanya di lingkungan pemerintah daerah, tapi juga di tingkat legislatif dan antarprovinsi.

Adik Atut yakni Ratu Tatu Chasanah dipilih menjadi Bupati Serang. Sementara menantunya, Adde Rossi Khoerunnisa, terpilih menjadi Wakil DPRD Banten.

"Ketika eksekutif dan legislatif dipegang satu dinasti akan muncul masalah baru. Keputusan yang diambil tidak akan mempertimbangkan keseimbangan karena penuh kepentingan," tutur Alma.

Lihat juga: SBY, antara Dinasti dan Eksistensi Melawan Ahok

Lebih lanjut Alma mengatakan, dalam gelaran pilkada serentak 2017 juga terdapat sejumlah nama calon yang berasal dari dinasti politik.

Di antaranya yakni anak Atut, Andika Hazrumy yang turut maju dalam pemilihan sebagai wakil gubernur Banten, anak Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yakni Dodi Reza mencalonkan diri sebagai Bupati Musi Banyuasin, istri wali kota Cimahi Itoc Tochija yakni Atty Suharti mencalonkan diri sebagai wali kota Cimahi.

Belakangan Atty ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Pasar Atas Baru tahap II pada 2017.

"Di sini kekuatan masyarakat harus muncul. Masyarakat harus mawas diri, jangan sampai karena alasan kekerabatan mereka memiliki pemimpin yang sudah disangka kasus korupsi," ucapnya.

Lihat juga: Dinasti Atut Melemah, Airin Bakal Sasar Pemilih Akar Rumput