Pemerintah Benahi Sektor Ekonomi dan Pertahanan di Perbatasan

Jakarta, CNN Indonesia -- Alokasi anggaran pengelolaan perbatasan negara yang disiapkan pemerintah tahun ini mengalami penurunan menjadi Rp10,08 triliun. Angka itu lebih kecil dari anggaran pengelolaan daerah perbatasan pada 2016 sebesar Rp12,7 triliun.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pembangunan daerah perbatasan tahun ini akan fokus pada sektor ekonomi. Melalui koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pemerintah berencana membangun pasar, puskesmas, koperasi, dan cabang-cabang bank BUMN diperbatasan mulai tahun ini.

"Fokusnya ke semua perbatasan mulai dari Sabang, Kepulauan Riau, Entikong, Sebatik, Nunukan, Sulawesi Utara, Sekau, Merauke, Belu. Sekarang perbatasannya sudah lebih bagus, tapi tadi ada masukan agar pengamanannya penting," ujar Tjahjo di Jakarta, Selasa (17/1).

Pilihan Redaksi Luhut: Investor Bebas Beri Nama Pulau Sesuai Aturan Jokowi-Abe Fokus Kerjasama Maritim dan Pertahanan Minim Tentara, Wiranto Sebut Perbatasan Indonesia 'Telanjang' Pemerintah Siapkan Nama 1.106 Pulau untuk Dibawa ke PBB

Dari anggaran Rp10,08 triliun, porsi terbesar untuk membangun kawasan perbatasan dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian tersebut tercatat mendapat anggaran Rp5,9 triliun, atau lebih dari setengah alokasi dana pembangunan perbatasan.

Dalam paparan program prioritas pembangunan daerah perbatasan yang disampaikan BNPP, Pemerintah disebut akan membangun jalan paralel perbatasan Kalimantan sepanjang 197,7 kilometer tahun ini.

Selain itu, pemerintah juga berencana membangun jalan sabuk Nusa Tenggara Timur sepanjang 113 kilomete, selain juga membangun jalan lintas Papua sepanjang 56,51 kilometer.

"Kemudian akan ada pencetakan sawah di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, NTT, dan Papua. Ada juga penyediaan sarana air bersih di 50 lokasi prioritas seperti Tasifeto Barat dan Amfoang Timur," tutur Pelaksana tugas Sekretaris BNPP Hadi Prabowo.

Untuk menjaga pembangunan di perbatasan, pemerintah akan mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia mulai tahun ini. Pengerahan pasukan TNI juga dilakukan agar tak ada ketimpangan alokasi tentara di Indonesia.

"Polisi dan TNI yang bertugas bagaimana, kuncinya kan pertahanan negara di perbatasan. Jangan sampai narkoba lolos, WNA masuk tanpa kontrol," kata Tjahjo.