Muhammadiyah: Pilihan Politik Berdasarkan Agama Itu Sah

Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan imbauan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, Rabu mendatang (15/2). Salah satunya menegaskan, pilihan politik berdasarkan agama merupakan tindakan yang sah dalam demokrasi.

Untuk itu Muhammadiyah menyerukan agar umatnya memilih pemimpin yang peduli dengan dakwah dan perjuangan umat Islam.

Namun Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta publik tak mengaitkannya dengan pernyataan Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang sempat menyitir Al Maidah ayat 51.

"Tak perlu dikaitkan dengan Al Maidah pun ini merupakan hak politik yang wajar dilakukan umat Islam. Kami menghargai pilihan politik masing-masing, tapi pilihan politik berdasar agama itu sah," kata Haedar di Gedung PP Muhammadiyah hari ini, Senin (13/2).

Lihat juga: Yenny Wahid: Warga NU Sudah Punya Pilihan Cagub DKI

Menurut Haedar, kata-kata dakwah perjuangan Islam dan akhlak mulia menandakan bahwa tanpa mengaitkan dengan surat Al Maidah, sudah menjadi hak politik yang wajar dilakukan umat Islam.

Dia menegaskan, sejauh pilihan politik dilakukan berdasarkan konstitusi dan sesuai prinsip Pemilu, maka tak perlu dijadikan kendala. Karena bagi dia hal itu adalah salah satu bagian dari demokrasi.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan, imbauan ditujukan khusus pada masyarakat Indonesia yang menjadi pengikut ajaran Muhammadiyah.

"Kami mengimbau warga Persyarikatan menggunakan hak pilih dengan memilih kandidat berakhlak mulia, amanah, jujur, bersih, kompeten, dekat dengan rakyat, dan peduli terhadap dakwah serta perjuangan umat Islam," kata Abdul.

Lihat juga: Polri dan TNI Sebut Aksi 112 Kental Nuansa Politik

Khusus Pilkada DKI yang sarat isu-isu agama, Haedar dan Abdul mengatakan, imbauan yang diberikan sama dengan yang disampaikan untuk seluruh umat Islam di Indonesia serta umat Muhammadiyah.

Muhammadiyah juga mengingatkan agar masyarakat menjauhi praktik politik transaksional, kampanye hitam, dan perbuatan tak bermoral lainnya.

"Dalam arti atau konteks lebih luas adalah memilih pemimpin yang bisa memajukan kehidupan umat dan bangsa," ujar Haedar.