Istana Minta Pemda Serius Relokasi Korban Gunung Sinabung

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah pusat meminta Pemprov Sumatera Utara dan Pemkab Karo serius menyelesaikan program relokasi pengungsi Gunung Sinabung. Tiga tahap relokasi untuk memindahkan korban yang sejak 2013 tinggal di pengungsian tak kunjung selesai.

Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki mengatakan, permasalahan utama relokasi itu adalah penyediaan lahan. Target penyelesaian relokasi akhir 2016 tak terwujud karena persoalan itu.

Teten mengatakan, tanggung jawab program relokasi itu ada di tangan pemerintah daerah. Ia berkata, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menyalurkan dana relokasi.

"BNPB sudah kirim anggaran yang cukup untuk pembangunan hunian. Jadi sekarang masalahnya ada di pemda," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/2).

Teten mendesak Pemkab Karo segera mencari lahan agar korban Sinabung tidak lagi hidup di pengungsian.

"Kami minta betul-betul ada kesungguhan menyelesaikan pembangunan hunian sementara dan tetap bagi para pengungsi," ucapnya.

Lihat juga: Korban Letusan Sinabung Terancam Terus Berada di Pengungsian

Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengakui penyediaan lahan merupakan permasalahan utama relokasi. Warga di lahan relokasi selama ini selalu menolak kehadiran pengungsi Sinabung di desa mereka.

"Tadinya di sana katakanlah cuma seribu warga, lalu didatangi 10 ribu (pengungsi), kan jadi enggak enak," ucapnya.

Erry berkata telah menyarankan Bupati Karo Terkelin Brahmana untuk menyiapkan sejumlah lahan agar korban Sinabung tidak direlokasi di satu tempat yang sama. Menurutnya, upaya itu harus dibarengi pendekatan pada warga lokal supaya terbuka pada kehadiran pengungsi Sinabung.

"Itu perlu agar penempatan pengungsi bisa disesuaikan dan disetujui baik penduduk setempat, maupun pengungsi yang akan menempati," kata Erry.

Lihat juga: Relokasi Sinabung Terhambat, Demo Pengungsi Telan Korban Jiwa

Merujuk catatan BNPB, relokasi tahap satu korban Sinabung telah terwujud. Sementara relokasi tahap dua terhambat karena selain penolakan warga lokal, pengungsi meminta pemerintah menyediakan lahan pertanian.

Relokasi tahap kedua ditujukan untuk 1.903 kepala keluarga. Hingga Agustus mendatang, pemerintah menargetkan 1.655 unit rumah telah berdiri untuk para pengungsi itu.