Tarik-Ulur Upaya Mengungkap SMS Gelap Kasus Antasari

Lihat juga: Polisi Respons Laporan Antasari Azhar dari Aspek Hukum

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan punya pendapat lain. Menurutnya, laporan yang diajukan Antasari itu masih ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro hingga sekarang. Proses pengungkapan berjalan lambat lantaran kurangnya barang bukti yang diberikan pihak Antasari.

Iriawan lantas meminta pihak Antasari menambahkan barang bukti laporan mereka jika ingin ditindaklanjuti. Dia mengatakan, barang bukti berupa lembaran foto kopi percakapan yang diberikan Antasari masih kurang untuk pihaknya menindaklanjuti laporan itu.

"Kan sudah ditangani oleh Ditkrimsus, beberapa kali ditanyakan buktinya tapi beliau (Antasari) tidak pernah memberikan. Jika ada silakan, biar publik melihat," ujar Iriawan di Jakarta Pusat, Rabu (15/2).

Lihat juga: Kapolda Enggan Tanggapi SMS Gelap Antasari Azhar

Kelengkapan barang bukti yang diminta oleh polisi kepada pihak Antasari pada dasarnya tidak sesuai jika merujuk pada undang-undang yang menyangkut soal laporan dugaan tindak pidana.

Pada Pasal 1 ayat 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan soal laporan menyatakan, "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana."

Dari pasal tersebut, tidak tertulis ketentuan yang mewajibkan pelapor untuk menyerahkan barang bukti. Pada dasarnya, laporan yang telah diterima oleh polisi akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan dilanjutkan ke tahap penyidikan jika terbukti ada tindak pidana.

Lihat juga: Antasari: Susilo Bambang Yudhoyono Tahu Perkara Saya

Dalam Pasal 1 ayat 5 KUHAP soal penyelidikan menyebut, "serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut dara yang diatur dalam undang-undang ini."

Sedangkan penyidikan berdasarkan Pasal 1 ayat 2 KUHAP menyebut, "..serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Merujuk pada dua pasal tersebut, pengumpulan barang bukti merupakan tugas dari penyidik, bukan pengadu ataupun pelapor. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Iriawan yang meminta pihak Antasari mengumpulkan barang bukti lain untuk kelanjutan laporannya.

Lihat juga: Antasari ke Bareskrim, Ungkap Dirinya Korban Kekuasaan

Kasus SMS gelap Antasari muncul tak lama setelah kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, 2009 silam. Nasrudin tewas ditembak pada 14 Maret 2009 di Kota Tangerang, Banten.

Direktur PT Putra Rajawali Banjaran itu sebelum tewas menerima SMS dari nomor Antasari yang berbunyi ""Maaf mas, masalah ini cukup kita berdua saja yang tahu. Kalau sampai ter-blow up, tahu konsekuensinya".

Dalam persidangan pada Desember 2009, saksi ahli bidang teknologi informatika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo yang dihadirkan kuasa hukum, menyebut SMS tersebut tak pernah ada.

Bukti SMS itu juga tidak ditemukan dalam data panggilan telepon (CDR) operator seluler yang digunakan Antasari dan Nasrudin dalam rentang waktu Desember 2008 hingga Februari 2009.

Padahal CDR merupakan sumber informasi utama untuk menjadi barang bukti dalam pengusutan kasus dugaan SMS gelap Antasari

Lihat juga: Jokowi Belum Pikirkan Wacana Antasari Jadi Jaksa Agung

"Jadi kalau di catatan operator, kemudian telepon seluler penerima dan pengirim tidak ada, maka kesimpulannya tidak ada SMS," kata Agung kala itu.