"Jadi kami hanya memberitahukan kepada paripurna bahwa surat dari para pengusul itu sudah masuk ke pimpinan. Selanjutnya harus ada Bamus (Badan Musyawarah) lain yang mengatur soal penjadwalan pembacaan usulan penggunaan hak angket oleh anggota di masa sidang yang akan datang," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di kompleks DPR, Kamis (23/2).
Fahri mengatakan Bamus yang merupakan perwakilan setiap fraksi hanya bertugas menjadwalkan pembahasan dalam paripurna, bukan mengambil keputusan berbagai usulan.
"Kemarin memang ada yang menyatakan kemungkinan langsung dibacakan sebagai usulan. Saya kira kami perlu satu Bamus lagi untuk menyepakati pembacaan sebagai usulan," kata Fahri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kami lihat saja dinamikanya pascareses dua pekan itu, apakah tetap bertambah atau berkurang. Nanti keputusannya di rapat paripurna. Sebab kemarin itu muncul riak beberapa angket yang mau dimunculkan, tapi yang cepat kasus pengaktifan kembali gubernur DKI," kata Fadli.
ADVERTISEMENT
Pasal 156 menyatakan masa hukuman penjara terberat selama empat tahun dan pasal 156a selama lima tahun.
Mendagri Tjahjo Kumolo dalam rapat dengan Komisi II. (Antara/Lamhot Aritonang) |
Secara terpisah, Anggota Komisi II sekaligus Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengatakan penjelasan Tjahjo sangat cukup. Ia hadir dalam rapat dan memperhatikan penjelasan Tjahjo.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan pihaknya bersama dengan sejumlah fraksi lain di Komisi II akan tetap mengajukan hak angket.
“Kami mengajukan hak angket ini dengan kesadaran. Di mana ruang tafsir ini diletakkan. Kami akan terus lanjut,” ujar Al Muzzammil, Rabu (22/2).
Mendagri Tjahjo Kumolo dalam rapat dengan Komisi II. (Antara/Lamhot Aritonang)