Panglima TNI Klaim Pengusutan Korupsi Militer Meningkat

Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengklaim lembaganya semakin giat mengusut kasus dugaan korupsi militer. Untuk memperkuat pernyataannya, Gatot menyebut jumlah penyidik kasus tindak pidana korupsi TNI di Banten yang melonjak drastis pada 2017.

Gatot menuturkan, tahun 2016 hanya terdapat dua penyidik korupsi militer di Banten. Jumlah penyidik militer di provinsi tersebut bertambah menjadi 50 orang pada 2017.

"Tahun lalu kami bersih-bersih narkotik, sekarang korupsi," ujar Gatot di Hotel Santika Premiere Bintaro, Tangerang, Senin (27/2).

Di hotel tersebut, KPK menggelar acara bertajuk pelatihan bersama peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan tipikor di lingkup Provinsi Banten. Selain KPK, Polri dan TNI, acara itu juga dihadiri perwakilan Kejaksaan Agung, BPP, BPKP dan PPATK.

Gatot mengatakan, korupsi merupakan penyakit akut di birokrasi Indonesia. "Mulai dari pengurusan akta sampai kuburan, termasuk korupsi di TNI. Saya akui itu," tuturnya.

Lihat juga: TNI Rentan Korupsi, UU Peradilan Militer Diminta Direvisi

Pada pengusutan kasus korupsi militer, Gatot menyebut TNI tidak dapat bekerja sendiri. Ia berkata, TNI perlu bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain.

Namun, merujuk pada UU 31/1997, Gatot menyebut tentara aktif yang terlibat korupsi wajib diadili di peradilan militer. Ia berkata, peraturan itu tidak berlaku untuk tentara yang telah pensiun atau tidak lagi aktif.

Gatot mengklaim, hukuman yang dijatuhkan pengadilan militer akan lebih berat dibandingkan hukuman yang diketok majelis hakim di peradilan sipil. "Yang pasti, kalau TNI yang terkena hukum, hukumannya lebih berat," ucapnya.

Lihat juga: KPK: Vonis Brigjen TNI Teddy Terberat Setelah Akil Mochtar

Ketua KPK Agus Rahardjo mengapresiasi peningkatan jumlah aparat TNI yang menangani kasus tipikor. Agus menilai, peningkatan itu merupakan komitmen TNI memberantas tipikor.

"Dulu teman-teman TNI jumlahnya sedikit, sekarang banyak. Ini menunjukkan komitmen TNI," tuturnya.

Bersama ratusan penyidik dari kepolisian dan kejaksaan serta auditor BPK dan BPKP, seluruh penyidik korupsi TNI di Banten mengikuti pelatihan yang diselenggarakan KPK. Mereka mendalami ilmu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi hingga penyelamatan aset negara.

Agus berharap, pelatihan itu dapat meningkatkan kemampuan para personel penegak hukum. Targetnya, penanganan kasus dugaan korupsi dapat lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya.

Lihat juga: KPK Diminta Ikut Investigasi Korupsi Alutsista

(abm/yul)