Survei: 'Salip' Kepolisian, DPR Jadi Lembaga Terkorup

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat dinilai sebagai lembaga paling korup oleh responden dalam survei yang digelar Global Corruption Barometer (GBC) 2017. Survei ini diadakan oleh Transparency International dengan jumlah 1.000 responden di 31 provinsi.

Dalam survei yang digelar sejak pertengahan 2015 hingga awal 2017 ini diperoleh hasil bahwa 54 persen responden menilai DPR sebagai lembagai paling korup. Disusul oleh lembaga birokrasi 50 persen, dewan perwakilan rakyat daerah 47 persen dan Direktorat Jenderal pajak 45 persen.

Peneliti Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko mengatakan, responden menilai DPR sebagai lembaga terkorup karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif itu.

Lihat juga: Setya Novanto Bersumpah Tak Terlibat Korupsi Proyek e-KTP

"Anggota DPR yang banyak diciduk, makanya tidak heran ketika masyarakat menilai," kata Wawan saat memaparkan hasil surveinya di Jakarta, Selasa (7/3).

Masyarakat terpengaruh oleh banyaknya pemberitaan di media massa soal keterlibatan wakil rakyat dalam kasus korupsi.

Selain itu, tingginya wewenang DPR dari mulai membuat undang-undang legislasi, menyetujui anggaran, hingga pengawasan dinilai berpotensi terjadinya praktik korupsi.

Misalnya, kata Wawan, saat DPR hendak merevisi Undang-undang KPK. Rencana ini menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap DPR.

Lihat juga: Terkait Korupsi EKP, Pejabat Ditjen Pajak Disebut Minta Uang

Hasil survei ini sedikit berbeda jika dibandingkan survei pada 2013 lalu. Saat itu yang dinilai sebagai lembaga terkorup adalah Polri. 

"Tahun 2013 DPR menempati posisi kedua dengan rentang persentase yang jauh berbeda dengan lembaga kepolisian yang menempati posisi pertama, ini menunjukan perubahan persepsi publik dalam tiga tahun ini," ujar Wawan.

Tahun ini Polri ada diposisi kelima di mana ada 40 persen responden yang menyebutnya korup.

Lihat juga: Kapolri: Saber Pungli Bergantung pada Operasi Tangkap Tangan

Masyarakat dulu menilai korps bhayangkara sebagai lembaga terkorup karena banyaknya praktik pungutan liar di sana.

"Pembuatan SIM sampai tilang adalah gambaran masyarakat saat memberi penilaian, lalu sekarang praktek pungli berkurang, berpindah pada anggota-anggota DPR yang banyak diciduk, makanya tidak heran ketika masyarakat berbelok penilaian," kata Wawan. (sur/gil)