Ketentuan itu telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus Nomor W10U1/KP01.1.17505/XI201601 tentang larangan peliputan atau penyiaran persidangan secara langsung oleh media televisi di lingkungan PN Jakarta Pusat.
Humas PN Jakarta Pusat Yohanes Priyana mengatakan, meski tak disiarkan secara langsung, persidangan tetap akan digelar terbuka bagi umum. Artinya, masyarakat boleh hadir dalam sidang tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Mengusut Nama Besar di Korupsi Proyek e-KTP |
Meski demikian, Yohanes mempersilakan seluruh media untuk tetap meliput proses persidangan kasus proyek e-KTP. Menurutnya, terdapat perbedaan antara mendapatkan informasi dengan menyiarkan persidangan.
ADVERTISEMENT
Rencananya ada lima orang hakim yang akan menangani sidang kasus proyek e-KTP, yakni Franky Tumbuwan, Emilia, Anwar, Anshori, dan Ketua Majelis Hakim John Halasan Butar-butar. Sidang perdana besok akan digelar dengan agenda pembacaan dakwaan bagi dua tersangka Irman dan Sugiharto.