Korupsi e-KTP Disebut Obat Pahit Pemerintahan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kondisi politik Indonesia, terutama Ibu Kota Jakarta, secara kasat mata terlihat tenang beberapa waktu terakhir. Persiapan putaran dua Pilkada DKI 2017 tak membuat konstelasi politik nasional berubah signifikan.

Kendati demikian, ketenangan belakangan nampaknya akan berakhir siang hari ini, Kamis (9/3). Pukul 10.00 WIB, jaksa penuntut umum akan membacakan dakwaan terhadap bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto atas dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

Sejumlah nama besar seperti yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah dan anggota parlemen disebut dalam dakwaan, diduga menerima duit dari proyek senilai Rp6 triliun tersebut.

Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya berpendapat, persidangan e-KTP akan menjadi pemicu guncangan politik cukup besar di Ibu Kota apabila melihat nama-nama tokoh dalam dakwaan yang telah beredar.

Namun Yunarto berkeyakinan kegaduhan politik akibat e-KTP menjadi sesuatu yang baik terutama bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Lihat juga: Mengusut Nama Besar di Korupsi Proyek e-KTP

"Ketika e-KTP dibuka, tak ada intervensi penguasa, maka akan gaduh. Ini kegaduhan yang sifatnya positif. Kegaduhan yang tidak membuat nyaman elite tapi menurut saya ini membangun kepercayaan masyarakat," kata Yunarto kepada CNNIndonesia.com.

Kegaduhan menjadi salah satu bukti komitmen transparansi pemerintahan Jokowi kepada masyarakat, terutama dalam kesetaraan semua orang termasuk penguasa di hadapan hukum.

Kasus e-KTP, kata Yunarto, hanya menjadi salah satu pemicu kegaduhan politik nasional di era Jokowi. Kegaduhan akan terus terjadi di pemerintahan dalam dua tahun mendatang sebagai dampak komitmen pemerintah untuk bekerja transparan.

Sehingga, Yunarto meyakini, stabilitas politik pemerintahan memang tidak akan terbentuk dalam waktu cepat karena Jokowi sedang membangun dan menerapkan sistem baru, keterbukaan.

"Ini konsekuensi, seperti obat pahit. Harus terasa pahit tapi sembuh daripada dikasih gula-gula tapi menimbulkan banyak penyakit," tuturnya.

Lihat juga: Setya Novanto Bersumpah Tak Terlibat Korupsi Proyek e-KTP

Dalam kasus ini, penyidik KPK telah memeriksa sedikitnya 285 saksi. Banyak nama politikus diperiksa seperti Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua DPR Setya Novanto dan mantan Ketua DPR yang juga politikus Golkar Ade Komarudin.

Sejumlah kader beringin yang tercatat pernah dipanggil KPK untuk bersaksi di antaranya Chaeruman Harahap, Markus Nari, Melchias Marcus Mekeng, dan Agun Gunandjar Sudarsa.

Bukan hanya Golkar. Dalam perkara yang diduga merugikan negara Rp2,3 triliun tersebut, kader partai lain juga pernah diperiksa.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan "menyumbang" nama Ganjar Pranowo, Arief Wibowo, Olly Dondokambey, dan Yasonna H Laoly. Nama yang disebut terakhir tak memenuhi dua kali panggilan KPK baru-baru ini.

Lihat juga: KPK: Pengembalian Uang Proyek e-KTP Tak Hapus Pidana

Sementara dari Partai Demokrat ada nama Taufiq Effendi, Mohammad Jafar Hafsah, Mirwan Amir, dan Khatibul Umam Wiranu. Mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum yang kini jadi terpidana kasus korupsi juga diperiksa bersama bekas Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin.

Politikus kader partai lain yang pernah diperiksa adalah Teguh Juwarno (Partai Amanat Nasional), dan Djamal Aziz (Hanura). (rdk)