Mega Skandal e-KTP, Tantangan KPK Bebas Intervensi Kekuasaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan terseretnya sejumlah nama-nama besar dari kalangan politisi dalam mega skandal dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) tahun 2011-2012 menjadi tantangan yang berat bagi Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kalau kita mendengarkan nama-nama yang disebut JPU pada hari ini terdapat nama-nama besar, termasuk orang-orang yang berada dan sangat dekat dengan penguasa,” ujar Doli kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/3).

Doli menyebut Setya Novanto, Olly Dondokambey, Yasonna Laoly, dan Ganjar Pranowo adalah orang-orang dekat Presiden Jokowi dan berada di lingkaran partai penguasa saat ini. “Tentu ini tantangan berat bagi KPK. Apakah bisa bebas dari intervensi kekuasaan untuk tidak tebang pilih bagi siapa pun yang terlibat dalam kasus ini,” tuturnya.

Lihat juga: KPK Tak Khawatir Guncangan Politik Kasus e-KTP

Dia menegaskan, kasus e-KTP ini melibatkan orang-orang yang berasal dari semua partai yang ada di DPR. “Jangan sampai ada diskriminasi antara partai yang berkuasa dengan partai yang berada di luar kekuasaan saat ini.”

Ketua Generasi Muda Partai Golkar itu mengingatkan pelibatan sejumlah nama pimpinan dan anggota partai politik dan DPR itu tentu semakin membuat citra pilar demokrasi dan lembaga tinggi negara tersebut semakin terpuruk.

Lihat juga: Politisi Golkar Minta KPK Tak Giring Opini Publik Kasus e-KTP

“Kerugian negara yang diduga mencapai Rp2,3 triliun itu pun fantastis sekali. Bayangkan bila dengan uang sebesar itu digunakan untuk rakyat prasejahtera pasti banyak yang bisa terbantu hidupnya yang selama ini susah,” kata dia.

Mantan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar ini menambahkan bahwa untuk tetap menjaga eksistensi dan citra partai politik serta DPR guna menjamin tetap terselenggaranya demokrasi dan pemerintahan dengan baik perlu ada pembedaan antara prilaku institusi dan prilaku individu.

Lihat juga: Mengusut Nama Besar di Korupsi Proyek e-KTP

Masyarakat perlu diberi informasi yang lengkap dan utuh bahwa tindakan korupsi itu yang melakukan adalah individu-individu tertentu yang menyalahgunakan kewenangannya, bukanlah sikap dan prilaku resmi partai politik atau DPR.

“Oleh karena itu kita berharap proses hukum yang secara terbuka baru dimulai hari ini pada sidang Tipikor dapat berjalan dengan objektif, transparan, menjunjung tinggi keadilan dan persamaan di depan hukum,” ujar Doli.

Lihat juga: Sumber Aliran Dana Proyek Pengadaan e-KTP

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta kasus e-KTP  tidak digunakan untuk kepentingan politik. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan sejumlah kader Golkar disebut terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

"Jangan gunakan momentum untuk kepentingan agenda. Percayalah pak Novanto sendiri serahkan ke mekanisme hukum, kan sudah di proses. Jangan di barengi dengan hidden agenda," kata Agung di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Kamis (9/3).

Agung menjelaskan saat ini internal Partai Golkar sedang dalam kondisi yang baik. Ajang Pilkada Serentak 2017 pun membuat Partai Golkar semakin solid.

Ia berharap tidak ada pihak yang berusaha merusak Partai Golkar. Pasalnya ia mengetahui ada orang dari luar partai yang menghasut kader Partai Golkar.

"Jangan gunakan momentum ini untuk pecah lagi. Kecuali kalau pak Novanto tidak kooperatif, dia kan kooperatif. Jangan ambil posisi untuk menyalahkan," kata Agung.



(obs)