Plt Gubernur Bantah Anies soal 'Open Governance'

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono membantah tudingan calon gubernur Anies Baswedan yang menyebut pelaksaan open governance belum maksimal. Soni, sapaan Sumarsono, mengatakan Jakarta terdepan dalam urusan penerapan prinsip keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan.

Tolak ukurnya menurut Soni adalah banyaknya informasi yang bisa diakses oleh warga dari mulai data hingga kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia mencontohkan, rapat pimpinan yang digelar hari ini, besok bisa dilihat hasilnya di situs beritajakarta.com.

"Keluhan juga bisa langsung dilaporkan melalui aplikasi Qlue. Saya kira tidak ada daerah lain yang tingkat transparansi seperti Jakarta," kata Soni di Jakarta, Senin (27/3).

Lihat juga: Pemprov Jakarta Ajukan Banding Reklamasi, Akhir Maret

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini mengatakan, dalam teori pemerintahan, tidak dikenal sistem open governance, yang ada adalah good governance atau tata kelola yang baik.

Dalam penerapan good governance ini, kata Soni, ada 10 prinsip yang harus ditaati. Tiga diantaranya akuntabilitas, transparansi, dan partispasi.

"Mungkin yang dimaksud open governance oleh Pak Anies adalah aspek transparansi dalam good governance yang transparan," kata Soni.

Lihat juga: Lulung Dukung Anies, Gerindra Tak Takut PPP Romi Dukung Ahok

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Dian Ekowati mengatakan, penerapan tata kelola pemerintahan terbuka ini terus dimaksimalkan oleh Pemprov DKI.

Kebijakan open governance tersebut dituangkan dalam aplikasi dan dapat dibuka melalui laman data.jakarta.go.id. Laman itu satu bagian dalam Jakarta Smart City dalam domain jakarta.go.id.

Meski begiti, Dian mengakui masih banyak masyarakat yang belum peka dan familiar dengan media digital. Padahal informasi yang disajikan tersebut hampir semua disalurkan melalui media digital.

"Masukan juga buat kami, publikasinya masih kurang, sehingga tidak terpublikasi," kata Dian.

Lihat juga: Ahok Paling Sering Dibicarakan di Media Sosial

Calon wakil gubernur petahana Djarot Saiful Hidayat juga mengklaim bahwa Pemprov DKI Jakarta yang dipimpinnya bersama Basuki Tjahja Purnama selama ini sudah menjalankan prinsip open governance. Salah satunya adalah dengan mengunggah rekaman rapat ke Youtube sehingga bisa disaksikan warga Jakarta.

"Ini sudah dikerjakan sejak empat tahun lalu. Saya enggak tahu yang dimaksud Anies (Baswedan) yang mana," kata Djarot.

Calon gubernur Anies Baswedan sebelumnya menyebut sistem open governance yang diterapkan Pemprov DKI di masa kepemimpinan Ahok, sapaan Basuki, dan Djarot belum maksimal.

Bagi Anies, open governance bukan cuma soal keterbukaan informasi. Tapi juga pelibatan warga dalam membangun ibu kota. Anies berjanji, jika terpilih nanti, partisipasi warga akan dipertimbangkannya dalam menyusun sebuah kebijakan.

Lihat juga: Anies: Open Governance Bukan Cuma Keterbukaan Informasi