Jaksa Agung Dituding Sutradara Penundaan Sidang Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PArtai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Al Habsyi menganggap penundaan sidang terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok adalah sandiwara yang disutradarai Kejaksaan Agung.

Hal itu disampaikannya saat Komisi III menggelar rapat kerja dengan Kejaksaan Agung di Gedung DPR, Jakarta (12/4).

"Saya terus terang saja, kemarin itu sandiwara kurang nyaman dari Kejaksaan Agung. Dari tim (jaksa penuntut umum) di pengadilan," kata Aboebakar Al Habsyi.

Aboe menyayangkan penundaan sidang tersebut. Menurutnya, persidangan lalu adalah bagian penting dari rangkaian hukum yang sedang berjalan dalam kasus dugaan pelecehan agama.

Pilihan Redaksi Pemerintah Pusat Lempar Bola Protes Tarif BPHTB ke Pemda Survei SMRC: Ahok dan Anies Bersaing Ketat, Beda Satu Persen Ahok dan Anies Disebut Tak Punya Program Khusus HAM

Bahkan, sebelumnya, Aboe sempat memberi kritik Kejaksaan Agung bahwa keterlambatan jaksa penuntut umum membuat tuntutan karena kendala mesin ketik.

"Saya tuh agak kaget, apa begitu tipe para penuntut umum di negeri kita? Cuma gara-gara mesin ketik? Atau apa perlu dibantu Pak Benny?" tutur Aboe sembari menatap pimpinan Rapat Kerja Benny K. Harman, yang juga politikus Partai Demokrat.

Walaupun mengatakan hal itu, Aboe kemudian meminta maaf jika pernyataannya terkesan tidak nyaman didengar. Dia juga meminta JPU lebih cekatan untuk melaksanakan tugasnya.

Naskah Surat Tuntutan

Persidangan dugaan pelecehan agama dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok harus ditunda hingga tanggal 20 April nanti.

Penundaan tersebut dikarenakan jaksa penuntut umum (JPU) belum selesai membuat naskah surat tuntutan, sehingga majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan.

Terkait dengan hal itu, jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan bahwa penundaan tersebut murni karena kesalahan teknis dari pihak JPU. Tidak ada faktor lain yang bermuatan politis mau pun intimidasi agar JPU sengaja menunda pembacaan tuntutan.

"Yang pasti dari kami adalah masalah teknis yuridis, bukan semata-mata surat Polda," kata dia.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya merekomendasikan sidang pembacaan tuntutan Ahok ditunda terlebih dahulu pada 11 April karena alasan keamanan. Majelis hakim akhirnya memutuskan sidang akan dilanjutkan pada 19 April dengan agenda yang sama.