Tjahjo Sebut Proyek E-KTP Pengaruhi Kinerja Pegawainya

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kasus dugaan korupsi mega proyek pengadaan pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) berbasis elektronik telah memperlambat kinerja pegawainya.

Sebab kata dia, sedikitnya ada 68 pejabat di Kementerian yang dipimpinnya itu telah dipanggil sebagai saksi atas kasus tersebut.

"Cukup menganggu, saya harap segera selesai yah," kata Tjahjo di kawasan Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (18/4).

Oleh sebab itu, Tjahjo berharap agar kasus tersebut bisa segera diselesaikan. Sehingga tidak akan menggangu kinerja pegawai dan kelanjutan penanganan proyek itu.

Pilihan Redaksi Tim Teknis e-KTP Tak Tahu soal Penggelembungan HPS Agus Rahardjo Ikut Bahas Proyek e-KTP, Sarannya Ditolak Empat Staf Kemendagri Batal Bersaksi di Sidang e-KTP KPK 'Buru' Politikus PDIP untuk Sidang Korupsi Bakamla

"Mudah-mudahan proses hukumnya cepat selesai. Ada 68 pejabat kemendagri, panitia lelang, pejabat staf dukcapil, terpengaruh kerjanya karena dipanggil KPK. Ada 100 lebih, bahkan ini juga berpengaruh sampai ga ada yang mau teken (lelang e-ktp)," pungkas Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo juga mengatakan setidaknya pada akhir tahun ini pihaknya harus segera menyelesaikan semua program tahunan yang sempat terhambat karena adanya kasus tersebut. Salah satunya, penyelesaian pembuatan KTP Elektronik itu.

"Saya teken dengan yakin, jadi target yang terkait e-KTP, akhir tahun ini bisa selesai. Target kami 7 juta di tahun 2016 masyarakat datang, tapi blanko habis ini lalu ada kasus itu sehinggga tidak berani teken lelang. Tapi kemarin saya teken dan mulai cetak tahun ini ada 7 juta selesai dan bisa distribusi ke daerah," kata Tjahjo.

Bahkan, Tjahjo juga menyebut pihaknya telah menargetkan di akhir tahun 2017 setidaknya ada 182 juta penduduk Indonesia sudah memiliki e-KTP.

Sehingga, saat pemilihan umum presiden serentak tahun 2019 nanti semua datanya sudah selesai.

"Minimal target kami akhir tahun ini sudah selesai dan 182 juta penduduk miliki KTP elektronik. Saya mohon maaf atas nama kemendagri, karena serentak mempercepat proses perekaman tapi blangko kurang. Sekarang sudah cetak semuanya," ungkapnya.