JK Sebut Intervensi Pengusaha ke Media Tak Bisa Dihindari

Aulia Bintang Pratama, CNN Indonesia | Rabu, 03/05/2017 22:44 WIB
JK Sebut Intervensi Pengusaha ke Media Tak Bisa Dihindari Wakil Presiden Jusuf Kalla (keempat kiri)ada pembukaan World Press Freedom Day, Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (3/5). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan, media massa harus bersikap objektif dalam memberitakan suatu hal. Meski demikian, dia menilai intervensi pemegang saham terhadap industri media tak bisa dihindari.

Hal itu dia sampaikan saat membuka gelaran World Press Freedom Day 2017, di Jakarta Convention Center hari ini. Dia berpendapat, objektivitas media massa bisa dikendalikan oleh pemilik media atau pemegang saham dari media itu sendiri.

"Karena media sudah menjadi industri, dan tentu CEO atau pemegang saham tidak mau dirugikan," kata Jusuf Kalla saat menggelar jumpa pers pasca pembukaan di Jakarta Convention Center, Rabu (3/5).

Perkembangan media menjadi sebuah industri, menurut Jusuf Kalla, adalah penyebab intervensi pemegang saham ke pemberitaan. Dia mengatakan, pemilik saham tak ingin merugi karena pemberitaan di media tempatnya menanam saham.


Jusuf Kalla mengatakan, urusan seperti itu harus diserahkan ke para pemilik media untuk menyelesaikannya, karena itu merupakan masalah internal mereka. Menurutnya, pemerintah tak akan ikut campur masalah internal perusahaan media.

Dalam pembukaan WPFD 2017 itu, Jusuf Kalla membanggakan kebebasan pers di Indonesia. Menurutnya, Indonesia bisa menggabungkan tiga aspek hingga akhirnya kebebasan pers bisa diterapkan.

Tiga hal itu adalah menjalankan sistem demokrasi, otonomi, serta kebebasan berpendapat bagi masyarakat Indonesia.

"Banyak negara di dunia yang tak bisa menyatukan itu, tapi Indonesia bisa," katanya.

Selain itu, undang-undang yang mengatur kebebasan pers di Indonesia, kata Jusuf Kalla, membuktikan bahwa kebebasan pers di Indonesia ditujukan untuk membentuk kerangka kemajuan nasional.

Namun begitu, Jusuf Kalla tetap menegaskan bahwa kebebasan pers di Indonesia harus memikirkan tanggung jawab dan etika.

Dia tak ingin kebebasan yang diberikan pada pers malah membuat kedamaian di Indonesia terganggu dan menimbulkan konflik berkepanjangan.