Ahok: Jika Hukum Tidak Jadi Fondasi, Negara Bisa Runtuh

Jakarta, CNN Indonesia -- Basuki Tjahja Purnama (Ahok) berharap vonis hakim besok pada dirinya tidak berdasarkan tekanan massa.  Apapun keputusan hakim harus murni berlandaskan hukum.  Ahok mengaku siap menghadapi apapun keputusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 

“Jangan penghakiman karena massa. Fondasi hukum dan aturan itu enggak boleh runtuh. Kalau runtuh ya negara ini bisa runtuh satu hari," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/5).

Gubernur DKI Jakarta ini  memasrahkan apapun vonis hakim esok kepada Tuhan. Namun ia berharap agar dirinya diputuskan tidak bersalah oleh hakim. Pasalnya ia sama sekali tidak berniat melakukan pelanggaran hukum apalagi sampai menodai agama tertentu.

Lihat juga: Mahkamah Agung: GNPF MUI Tak Ganggu Independensi Hakim

Ahok malah merasa selama ini ia diperlakukan tidak adil. Perlakuan tak adil ini diterima sejak awal ditetapkan sebagai tersangka perkara penodaan agama di kepolisian. 

“Ada perbedaan pendapat di kepolisian, mana ada dalam sejarah hukum kita, hitungan jam jaksa enggak periksa, langsung memasukan ini (berkas). Karena tekanan massa, karena politik, yang penting Ahok enggak jadi gubernur lagi," katanya.

Karena itu Ahok saat ini tinggal menunggu nurani hakim saja dalam memutus perkaranya. 

Sejak awal sidang digelar, Ahok menilai kasusnya sudah jelas. Dalam dakwaan ia dijerat pasal penodaan agama dengan alternatif pasal tentang pernyataan permusuhan dan kebencian terhadap terhadap suatu golongan.

Lihat juga: Kisah Ikan Nemo, 'Senjata' Pamungkas Ahok Lepas dari Pidana

Dalam tuntutan, jaksa menghilangkan pasal penodaan agama dan hanya menuntut Ahok dengan pasal 156 KUHP tentang pernyataan permusuhan dan kebencian pada suatu golongan.

“Tuntutan jaksa saya tidak terbukti menodai atau menista agama dan saya juga tidak terbukti menghina golongan tertentu, sekarang tinggal hakim," kata Ahok.

Sidang kasus Ahok besok akan memasuki babak akhir dengan agenda pembacaan vonis. Sidang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian. Sidang selalu menarik perhatian publik dengan adanya aksi massa yang pro dan kontra. 

Terkait kasus Ahok ini sejumah eleman masyarakat bahkan kerap menggelar aksi turun ke jalan sejak Oktober 2016. Aksi terakhir digelar pada 5 Mei lalu di Mahkamah Agung. Mereka meminta hakim tetap independen dalam menyidang kasus Ahok.