Bahas RUU Pemilu, Sekjen Partai Berkumpul Malam Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah sekretaris jenderal partai politik akan bertemu malam ini untuk membahas beberapa hal, di antaranya adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu).

"Ada beberapa poin krusial yang sampai saat ini belum ada kesepakatan di Panja RUU Pemilu," kata Sekretaris Jenderal Partai Hanura Syarifudin Sudding di Gedung DPR, Senin, (8/5).

Salah satu isu yang akan dibahas dalam pertemuan antar-sekjen nanti malam adalah mengenai besaran angka presidential treshold. 

Lihat juga: Mendagri Tegaskan Tak Ada Barter Pasal di RUU Pemilu

Menurut Sudding, angka tersebut akan dibicarakan lagi malam nanti lantaran masih ada perdebatan nol persen dan 15-20 persen untuk ambang batas pencalonan presiden tersebut.

"Ada beberapa fraksi yang tetap di angka zero, ada yang masih berlakukan di angka 15-20 persen," ujarnya. 

Sudding sendiri belum mau membuka sikap Hanura terkait besaran angka yang diinginkan partainya. "Menyangkut masalah angka nanti kita bicarakan di forum kesekjenan," kata dia.

Selain membahas RUU Pemilu, pertemuan antar-sekjen nanti menurutnya tidak menutup kemungkinan akan membahas mengenai hak angket DPR terhadap KPK.

"Beberapa hal-hal yang menjadi isu-isu kekinian itu juga menjadi pokok bahasan," kata Sudding.

Lihat juga: RUU Pemilu Terlunta, DPR Dinilai Tak Berkomitmen

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan, akan ada lobi politik antar-sekjen partai untuk membahas kelanjutan isu krusial di RUU Pemilu.

Tjahjo juga membantah isu yang menyebut telah terjadi barter pasal dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu, salah satunya pertukaran isu terkait dengan sistem pemilu legislatif dan ambang batas pencalonan presiden.

RUU Penyelenggaraan Pemilu awalnya ditargetkan selesai 28 April. Namun, kini baru akan dibahas pada 18 Mei. Pansus mengklaim telah mengerucutkan lima dari 18 isu krusial di produk hukum itu.

Kelima isu tersebut adalah sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, pembagian daerah pemilihan, dan konversi suara ke kursi.