Pemerintah Enggan Beberkan Pelanggaran HTI ke Publik

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menolak membeberkan data pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Data pelanggaran itu, nantinya akan menjadi bukti di pengadilan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah tidak akan merilis data tersebut ke media massa karena sifatnya adalah rahasia.

"Lho itu rahasia dong, untuk berkas," kata Tjahjo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Rabu (10/5).

Lihat juga: Pemerintah Tak Bubarkan Ormas Selain HTI

Meski merahasiakan data yang dimiliki, Tjahjo menegaskan, pemerintah siap menghadapi proses pengadilan, untuk membubarkan ormas yang dianggap anti Pancasila tersebut.

Sementara, Jaksa Agung, H M. Prasetyo mengatakan, bahwa seluruh tahapan untuk membubarkan HTI melalui pengadilan sedang diproses. Dia meminta semua pihak untuk bersabar menanti proses tersebut.

"Sedang dalam proses, sedang dalam proses," kata Prasetyo.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly beranggapan pembubaran HTI harus melalui prosedur hukum yang jelas.

"Langkah hukum harus disesuaikan, alasannya kami punya bukti kuat. Pokoknya nanti pasti ada," ujar Yasonna.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan, pemerintah perlu secara tegas mengambil upaya hukum untuk membubarkan HTI. Karena, Ormas tersebut dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

HTI, kata Wiranto, juga terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila UUD 1945 seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

Menanggapi gugatan yang akan dilakukan pemerintah untuk membubarkan HTI, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menyatakan siap untuk meladeninya.

Lihat juga: Kontras Sebut Pembubaran HTI dan Vonis Ahok Hasil Kompromi