Wiranto Tak Menghiraukan Penolakan HTI

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengaku tak menghiraukan penolakan yang dilontarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait rencana pembubaran kelompok itu oleh pemerintah. Menurutnya, penolakan adalah hal biasa di ranah hukum Indonesia.

"Tak apa, penolakan itu biasa karena merupakan upaya hukum yang bersangkutan," kata Wiranto saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (10/5).

Wiranto mengaku tak risau dengan penolakan tersebut, lantaran pemerintah sudah memiliki bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa HTI merupakan organisasi yang anti terhadap Pancasila.

Pilihan Redaksi HTI Bantah Dikirimi Surat Peringatan Pemerintah Pemerintah Tak Bubarkan Ormas Selain HTI HTI Akan Dibubarkan, Pemerintah Bakal Revisi UU Ormas Pemerintah Jerat Penyebar Paham Anti-Pancasila dengan UU ITE

Bukti-bukti yang urung dia sebutkan itu berasal dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh HTI itu sendiri. Ia pun ingin memastikan bahwa pemerintah akan melakukan langkah-langkah hukum demi mengamankan Indonesia dari paham-paham semacam itu.

"Bukti itu sudah cukup untuk melakukan langkah-langkah hukum demi mengamankan negeri kita sendiri," ujarnya.

Terkait banyaknya keluhan mengenai belum adanya surat peringatan yang diberikan ke HTI, Wiranto menjelaskan bahwa hukum di Indonesia memiliki cakupan yang luas dan pemerintah selalu berupaya untuk bertumpu pada hukum tersebut.

Politisi Partai Hanura itu menegaskan, hukum di Indonesia tidak bersifat linier. Artinya, banyak hal yang bisa dilakukan dalam hukum tersebut selama masih sesuai dengan aturan yang ada.

Oleh karena itu, Wiranto menghimbau agar masyarakat bersabar dan tak perlu resah dengan rencana pembubaran HTI itu. Dia pun meminta semua pihak menunggu proses yang tengah berjalan saat ini.

"Masyarakat tak perlu risau apalagi melakukan perkiraan yang barangkali bisa memperkeruh suasana. Tunggu saja proses yang sedang digodok dan dibahas," ujarnya.