Tjahjo Minta Kepala Daerah Gebuk Ormas Anti-Pancasila

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah tidak perlu ragu untuk menggebuk dan membekukan Organisasi Masyarakat (Ormas) di daerah yang memiliki paham berseberangan dengan Pancasila. Karena, menurutnya pembekuan Ormas harus dilakukan dengan cepat oleh kepala daerah.

Kata dia, ada Ormas di daerah yang mengaku berpaham Pancasila tetapi kegiatannya cenderung berseberangan dengan Pancasila. Bahkan, ada yang ingin mengganti Pancasila.

"Soal bagaimana prosesnya, nanti. Setop dulu saja. Negara kan harus ada aturannya," tutur Tjahjo di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Kalibata, Jakarta (22/5).

Lihat juga: Aroma Pilpres 2019 di Balik Surutnya Rencana Pembubaran HTI

Pernyataan Tjahjo soal pembubaran Ormas bukanlah kali pertama. Sebelumnya, saat berbicara di depan ratusan kepala daerah, Tjahjo juga pernah menyampaikan agar para bupati dan wali kota berani menggebuk ormas anti-Pancasila seperti yang dituturkan Jokowi.

Menurutnya, hanya itulah upaya paling konkret untuk menjaga keharmonisan yang telah tercipta di masyarakat.

"Gebuk dalam pengertian harus berani mengambil sikap kepada siapa kawan siapa lawan," lanjut Tjahjo.

Tjahjo juga meminta kepada kepala daerah agar membuka mata terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Sebab, ada ormas radikal yang menginfiltrasi kampus untuk menggalang kekuatan.

"Aktualisasi kampus sudah dia kuasai. Mengakomodir pergerakan dengan rekrutmen terbuka dan tertutup sudah dia lakukan," kata Tjahjo.

Tjahjo melanjutkan, rektor yang sengaja memberi kesempatan pada tumbuhnya paham radikal juga harus ditindak tegas, agar penyebaran paham radikal tidak menjalar.

Demi menangkal penyebaran paham radikal, Tjahjo juga meminta agar kepala daerah bekerjasama dengan TNI, Polri, dan elemen masyarakat.

"Sikat kalau perlu," tutur mantan Sekjen PDI Perjuangan tersebut.

Pemerintah berencana membekukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah masih menyusun gugatan ke pengadilan, agar proses pembubaran sesuai dengan aturan.

Lihat juga: Menteri Tjahjo: Ada Eks Menteri yang Ingin Ganti Pancasila