Yusril Sebut Pemerintah Tak Tahu Konsep Khilafah HTI

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator tim hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, cap Anti-Pancasila yang dialamatkan kepada HTI oleh pemerintah muncul karena ketidaktahuan pemerintah atas konsep khilafah.

"Jangan mengklaim bahwa seolah-olah Pemerintah penafsir yang benar soal Pancasila," kata Yusril di kantornya Law Firm Ihza & Ihza, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).

Rencana pembubaran HTI, kata Yusril, hanyalah cara untuk menekan organisasi yang berbeda pendapat dengan pemerintah.

Lihat juga: Lemhanas: Penegak Hukum Tak Independen soal Kelompok Islamis

Menurut Yusril, konsep khilafah HTI yang ditakuti selama ini hanyalah soal beda tafsir semata. Dia mengatakan, khilafah adalah sebutan teknis untuk sebuah derajat tinggi sebuah negara dalam ajaran Islam.

"Secara umum bahwa di dunia Islam ada kepemimpinan oleh satu institusi entah itu namanya imamah, khilafah, ya itu memang dibahas baik teori politik Islam maupun teori fiqih Islam," katanya.

Yusril menjelaskan, Partai Bulan Bintang miliknya juga mengenal sistem khilafah. Merujuk pendapat Ketua Partai Masyumi yang pertama, Sukiman Wiryosenjoyo dalam sidang BPUPKI 45, Yusril mengatakan, sistem khilafah dalam Islam sebenarnya lebih dekat dengan konsep Republik Indonesia.

Dan, dalam konteks negara Islam modern sekarang, kata Yusril, ide-ide khilafah itu dituangkan dalam UUD 1945.

"Jadi pemimpin itu bisa disebut presiden, khilafah, dan imamah. Itu cuma masalah teknis penyebutan saja," ucapnya.

Lihat juga: Tjahjo Minta Mantan Menteri Pendukung HTI Beri Klarifikasi

Ketika dikaitkan dengan penolakan HTI di sejumlah negara, termasuk negara asalnya Yordania, Yusril sedikit berdalih. Dia menyebut beberapa negara semisal Malaysia dan Arab Saudi tidak secara tegas melarangnya.

"Di Saudi itu enggak ada organisasi. Bagaimana mau melarang, orang organisasinya enggak ada," kata pakar hukum tata negara itu.

Awal Mei lalu, Menteri Polhukam Wiranto telah mengambil langkah hukum untuk membubarkan HTI. Hal itu dilakukan karena pemerintah menilai kegiatan organisasi itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Namun, keputusan ini tidak berkekuatan hukum tetap. Alasannya, HTI merupakan organisasi legal dan memiliki badan hukum.

Pemerintah telah menyiapkan materi hukum membawa persoalan ini ke pengadilan.

Lihat juga: Yusril Pimpin Ribuan Advokat Bela HTI