Langkah serupa, menurut Agung, harus dilakukan oleh pemerintah terhadap ormas lain yang anti-Pancasila.
"Organisasi lain yang berhaluan seperti itu, anti-Pancasila, saya rasa harus tegas juga," kata Agum saat ditemui di gedung Kementerian Pertahanan, Rabu (24/5).
Lihat juga:Menhan Minta HTI Keluar dari Indonesia |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita kan tak mau mengingkari para pendahulu yang berjuang mendirikan negeri ini. Jadi kalau ada orang yang berpikiran di luar ini saya rasa sudah wajib hukumnya pemerintah tegas," kata dia.
Lihat juga:Yusril Pimpin Ribuan Advokat Bela HTI |
Pernyataan itu merespons Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal mantan menteri yang menyatakan ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam.
Tjahjo mengatakan itu saat memberikan sambutan dalam acara pembekalan kepada kepala daerah yang baru terpilih di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kemendagri, Kalibata, Jakarta (22/5).
"Bayangkan, ada tokoh nasional, mantan menteri, komisaris BUMN besar berteriak-teriak ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam," tutur Tjahjo.
Menurutnya, paham anti-Pancasila seperti yang dianut Hizbut Tahrir Indonesia sama sekali tak sesuai dengan semangat Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tri Brata.